Halia Asriyani

Knowledge Management Officer Program KOMPAK - LANDASAN Fase II

Jumlah Artikel : 37

Foto:  KOMPAK-LANDASAN
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 187 | September 2021

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk. Pengaturan...

Dok. KOMPAK-LANDASAN Fase II
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 186 | Agustus 2021

Menyusun perencanaan adalah bagian yang sangat penting dalam upaya pembangunan. Perencanaan yang tepat, akan menjadi awal dari sebuah pembangunan yang baik dan berkelanjutan. Distrik Oransbari, sebuah distrik di Kabupaten Manokwari Selatan yang memiliki empat belas kampung ini pun pada tahun ini telah menyusun perencanaan mereka. Berbeda dari sebelumnya...

Foto: Dok. LANDASAN-KOMPAK Fase II
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 185 | Juli 2021

Data itu mahal, tapi membangun tanpa data itu akan jauh lebih mahal. Hal ini karena tanpa data maka besar kemungkinan rencana yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Permasalahan tidak akan selesai bahkan menjadi semakin besar dan akan butuh upaya yang lebih besar lagi untuk mengatasinya. Karena itu, perencanaan berbasis data mutlak diperlukan dalam...

Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI
Pembangunan Manusia | Edisi 184 | Juni 2021

Sebagai salah satu daerah dengan otonomi khusus, Papua memiliki kewenangan khusus yang diakui untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi ini diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang berisikan hal mendasar berupa...

Foto: Dok. Program KOMPAK-LANDASAN Fase II
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 182 | April 2021

Desa diamanatkan untuk memiliki sistem informasi dan data yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal ini termuat dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah (kabupaten/kota) berkewajiban untuk mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan. Kewajiban yang melekat pada...

Foto: Dok. Program KOMPAK-LANDASAN Fase II
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 181 | Maret 2021

Digoel atau Digul adalah nama sebuah sungai yang mengalir di bagian selatan wilayah Provinsi Papua. Sedangkan Boven, dalam bahasa Belanda berarti “atas”. Boven Digoel dulu adalah kawasan rawa-rawa di tepi Sungai Digoel yang oleh pemerintah kolonial Belanda dijadikan sebagai tempat pengasingan para tawanan politik di masa penjajahan. Boven Digoel pada...

Foto: Dok. Program KOMPAK-LANDASAN Fase II
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 180 | Februari-Maret 2021

“Anak-anak di kampung ini jarang masuk sekolah. Kalau kami ketemu mereka di luar, mereka bilang malas pergi sekolah. Saat kami tanya mama sama bapak bilang apa, mereka jawab kalau dorang bilang kasi tinggal saja sudah! Di sini kami sedih. Kami menganggap kalau kesadaran orang tua memang juga kurang. Padahal pendidikan itu penting untuk anak-anak kita,”...

Foto: Dok. Program KOMPAK-LANDASAN Fase II

Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Hal ini mengingat bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terkait erat dengan segala aspek kehidupan. Kesehatan juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap...

Foto: LANDASAN-KOMPAK Fase II
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 178 | Desember 2020 - Januari 2021

“Gagal dalam membuat perencanaan artinya merencanakan kegagalan.”

Musa Kamudi, Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Manokwari Selatan saat tengah memberi sambutan pada kegiatan Workshop Sinergi Perencanaan di Distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan pada Oktober 2020 lalu.

Perencanaan memberikan...

Foto: Dok. Program KOMPAK-LANDASAN Fase II
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 177 | November - Desember 2020

Pencatatan sipil merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional. Sistem dan layanan pencatatan sipil memberikan warga identitas hukum sekaligus menjadi sumber data utama berbagai peristiwa penting kehidupan di suatu negara. Bagi masyarakat, kepemilikan dokumen identitas hukum terkait dengan kesempatan...

Submission Agreement

Terimakasih atas  ketertarikan Anda untuk mengirimkan artikel ke BaKTINews. Dengan menyetujui pernyataan ini, Anda memberikan izin kepada BaKTINews untuk mengedit dan mempublikasikan artikel Anda di situs web dan situs afiliasinya, dan dalam bentuk publikasi lainnya.
Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.  Redaksi akan mempromosikan artikel Anda melalui situs kami dan saluran media sosial kami.
Dengan mengirimkan artikel Anda ke BaKTINews dan menandatangani kesepakatan ini, Anda menegaskan bahwa artikel Anda adalah asli hasil karya Anda, bahwa Anda memiliki hak cipta atas artikel ini, bahwa tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk ini, dan bahwa konten Artikel Anda tidak mencemarkan nama baik atau melanggar hak, hak cipta, merek dagang, privasi, atau reputasi pihak ketiga mana pun.

Anda menegaskan bahwa Anda setidaknya berusia 18 tahun dan kemampuan untuk masuk ke dalam kesepakatan ini, atau bahwa Anda adalah orang tua atau wali sah dari anak di bawah umur yang menyerahkan artikel.
 
Satu file saja.
batasnya 24 MB.
Jenis yang diizinkan: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.