“Program Ambulans Kampung itu maksudnya bukan beli mobil ambulans baru, tapi mobil apa saja yang ada di kampung. Kampung bikin kesepakatan dengan warga yang punya mobil untuk mengantar ke Puskesmas kalau ada pasien gawat atau ibu-ibu mau melahirkan, sepakati berapa satu kali pengantaran. Bayarnya pakai dana kampung. Jadi warga sudah tahu nanti mau hubungi siapa kalau harus segera ke Puskesmas tapi tidak ada kendaraan dan biaya. Biar tidak ada lagi kasus pasien tidak tertangani karena terlambat ke dibawa ke Puskesmas.” Ungkap Selfina Maran, salah satu Bidan Puskesmas Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan.

“Khusus untuk ibu-ibu hamil, bisa juga dianggarkan untuk rumah tunggu kelahiran. Ini maksudnya bukan bangun rumah baru, tapi rumah mana saja yang bisa digunakan yang lokasinya dekat dari pustu. Nanti kampung akan anggarkan biaya sewa rumahnya dan puskesmas akan tanggung biaya makan sehari-hari pasien dan satu orang keluarga yang menunggu sampai proses persalinan. Jadi yang lokasi kampungnya sangat jauh dari pustu dan aksesnya susah, nanti sebelum HPL bisa tinggal di situ saja menunggu proses persalinan.” Tambah Selfina.

“Kita akan bahas ini di kampung, untuk ambulance kampung ini kami sendiri sepakat untuk anggarkan. Kalau rumah tunggu kelahiran, kita akan atur untuk bicarakan bersama dulu dengan kampung lain yang lokasinya sama-sama jauh dan tidak ada pustu. Biar bisa kita anggarkan bersama.” Jawab Watepos Indou, Kepala Kampung Nuhuwei, Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan.

Demikianlah sekilas diskusi dalam forum musyawarah kampung yang dilaksanakan di Kampung Nuhuwei, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Diskusi tersebut untuk mencari solusi atas sejumlah kasus ibu bersalin yang terlambat atau bahkan tidak ditangani oleh tenaga kesehatan karena lokasi kampung yang jauh dari kota dan akses jalan yang kurang memadai ke lokasi fasilitas kesehatan yang ada. Seperti yang kita ketahui, persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan dan tanpa ditolong oleh tenaga kesehatan memiliki risiko yang besar bahkan berakibat fatal bagi ibu dan bayi.

Musyawarah kampung tersebut dilaksanakan dalam rangka workshop sinergi perencanaan kampung dan unit layanan oleh KOMPAK-LANDASAN Fase II dengan melibatkan lima kampung, tiga sekolah dan tim Puskesmas Ransiki. Kegiatan ini terselenggara atas inisiasi pemerintah distrik dan kampung yang menginginkan adanya pendampingan dalam menyusun perencanaan mereka sendiri secara bersinergi dengan unti layanan dasar.

Mulanya, pada 12-15 Januari 2022, workshop sinergi perencanaan di Distrik Ransiki ini dilakukan di dua kampung yaitu Kampung Hamawi dan Tobou. Sejak tahun 2019, model sinergi perencanaan telah diperkenalkan KOMPAK-LANDASAN Fase II di Kabupaten Manokwari Selatan dan telah diujicobakan pada sembilan belas kampung di Distrik Oransbari dan Distrik Momiwaren. Adalah Anwar Mandacan, Kepala Distrik Ransiki yang setelah melihat proses ini berjalan di dua distrik sebelumnya yaitu Distrik Oransbari dan Momiwaren, ia pun berkeinginan untuk melakukan hal yang sama di wilayahnya dan memulainya dengan dua kampung tersebut.

Adiri J. Mandowen, Asisten I Sekda Kabupaten Manokwari Selatan yang membuka kegiatan workshop pertama di dua kampung tersebut pun menyampaikan ketertarikannya pada program sinergi perencanaan. “Saya sudah lama mengetahui apa yang dilakukan KOMPAK-LANDASAN di Manokwari Selatan. Apa yang diperkenalkan oleh program ini patut kita perluas lagi di seluruh wilayah kita. Agar semua kampung bisa mandiri dan menjadi pemeran dalam kemajuannya sendiri.” Pungkasnya. Hingga akhirnya ia turut mendorong seluruh kampung di Distrik Ransiki dapat dilatih menyusun perencanaan secara bersinergi. Setelah selesai dengan dua kampung, ia bersama Kepala Distrik Ransiki meminta kesediaan tim KOMPAK-LANDASAN untuk kembali melatih sebelas kampung lain bersama unit layanan dasar yang ada. Akhirnya keinginan itu pun disambut dengan melakukan pelatihan pada 2-9 Februari 2022.

Dengan dilatihanya kesebelas kampung lain di Distrik Ransiki, maka seluruh kampung bersama dengan puskesmas dan sekolah yang ada di Distrik Ransiki telah menyusun perencanan mereka secara bersinergi. Dihasilkan sejumlah program yang disepakati bersama yang berangkat dari pemetaan akar masalah oleh kampung dan masing-masing unit layanan dari kegiatan ini.

Namun, sinergi perencanaan ini sesungguhnya belumlah dapat diukur keberhasilannya jika hanya sampai pada perencanaan saja. Untuk itu, perlu ada metode untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan rencana tersebut. Untuk itulah, KOMPAK-LANDASAN Fase II juga mendampingi dalam menyiapkan dan melaksanakan proses monitoring kegiatan oleh distrik. Kegiatan monitoring tahap pertama sendiri telah dilaksanakan pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2021 di delapan kabupaten dampingan program yang sebelumnya telah menyusun perencanaan mereka secara bersinergi.
Pada awal tahun ini, kegiatan monitoring tahap kedua pun tengah berlangsung. Sebagaimana sebelumnya, distrik Kembali menjalankan perannya pembinaan dan pengawasannya dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang direncanakan oleh kampung bersama dengan puskesmas dan sekolah yang ada di wilayahnya.

Sebelumnya pada monitoring tahap pertama dihasilkan identifikasi atas pelaksanaan kegiatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, kemudian ditetapkan rencana tindak lanjut untuk mengatasinya. Selanjutnya pada tahap kedua, kendala atas kegiatan yang teridentifikasi belum atau sebagian tercapai pada monitoring tahap pertama tersebut kembali dimonitoring pelaksanaannya dan dievaluasi hasilnya terhadap tujuan yang ingin dicapai. 

Dari hasil monitoring kegiatan sinergi perencanaan ini, berbagai permasalahan kesehatan dan pendidikan di sejumlah kampung menunjukkan adanya perbaikan. Seperti meningkatnya cakupan imunisasi dan perbaikan status pada kasus gizi buruk di Kampung Sokanggo dan Ampera, Kabupaten Boven Digoel dan Kampung Waharia, Kabupaten Nabire. Begitu pula dengan teratasinya dua kasus gizi buruk di Kampung Marsi dan meningkatnya kunjungan bayi/balita ke posyandu serta kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan di Kampung Foroma Jaya, Kabupaten Kaimana. Hal ini teratasi dengan kerjasama kampung dan puskesmas melalui penggunaan dana kampung untuk pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk serta sosialisasi oleh kampung bersama puskesmas mengenai pentingnya memeriksakan kesehatan anak dan ibu hamil.

Sementara di bidang pendidikan, di Kampung Tanama dan Purwasak, Kabupaten Fakfak, anak-anak yang tidak dapat membaca dan menulis mengalami peningkatan dalam kemampuan tersebut melalui bantuan dari kampung untuk membiayai guru tambahan di sekolah. Peningkatan angka kehadiran dan nilai USBN siswa di kampung Wawcesau, Kabupaten Asmat pun dapat terwujud dengan kerja sama kampung dan sekolah melalui pembentukan peraturan kampung wajib sekolah. Semua capaian-capaian ini dapat terwujud dengan adanya pembagian peran kampung bersama unit layanan yang disepakati dalam sinergi perencanaan. 

Tentu saja, masih ada sejumlah hasil yang belum mencapai target. Namun, dengan adanya proses monitoring kegiatan ini, dapat diidentifikasi kendala atau faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Dari hasil identifikasi tersebut, akan menjadi acuan dalam menyusun perencanaan pada tahun berikutnya agar dapat berjalan lebih maksimal mencapai tujuan yang diharapkan.

“Setelah sekian lama, akhirnya saya bisa melakukan monitoring kegiatan kampung dan unit layanan di wilayah Distrik Mandobo. Metode yang diajarkan KOMPAK-LANDASAN ini sangat efektif dan mudah dipahami, kami bisa melihat dengan jelas progres pelaksanaan program kampung dan unit layanan yang sudah disusun dan mencari solusi untuk kendalanya.” Ungkap Dominikus Anggawen, Kepala Distrik Mandobo selepas memfasilitasi proses monitoring kegiatan kampung dan unit layanan di wilayahnya.

Dengan selesainya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan sinergi perencanaan tahap akhir ini, maka lengkaplah sudah model sinergi perencanaan yang telah diperkenalkan oleh KOMPAK-LANDASAN Fase II di Papua dan Papua Barat sejak tahun 2019. Mulai dari tahap penyiapan fasilitator di tingkat kabupaten, dilanjutkan dengan workshop sinergi perencanaan yang melibatkan kampung, puskesmas dan sekolah hingga mendampingi mereka dalam menyiapkan dokumen perencanaannya, kemudian dilanjutkan dengan melatih distrik dalam melakukan monitoring kegiatan dengan menggunakan tools monitoring dan evaluasi sederhana dan mendampingi secara langsung proses pelaksanaan monitoring tersebut.
Proses panjang ini telah menghasilkan sinergi perencanaan di 29 kampung di Papua dan Papua Barat dan menyelesaikan sejumlah permasalahan kesehatan dan pendidikan di kampung. Hingga akhirnya muncul inisiatif langsung dari pemerintah daerah untuk mereplikasi model tersebut di wilayah lainnya, seperti yang berlangsung di Kabupaten Manokwari Selatan. Hingga Februari 2022, sejumlah 55 kampung telah mereplikasi model sinergi perencanaan ini di wilayahnya.

Upaya ini tentu belum maksimal tanpa adanya komitmen dari pemerintah kabupaten untuk melembagakan model ini agar dapat diterapkan secara lebih luas lagi. Workshop Sinergi Perencanaan di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan ini mungkin memang menjadi workshop sinergi perencanaan terakhir dalam program KOMPAK-LANDASAN Fase II yang akan segera berakhir pada 2022 ini. Namun, perjalanan sinergi perencanaan ini dapat menjadi semakin panjang dan memberi manfaat lebih luas lagi di tangan mereka yang menyadari pentingnya bersinergi dalam pembangunan.