Tata Kelola Pemerintahan

Jumlah Artikel : 227

Dok. KOMPAK-LANDASAN Fase II
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 193 | Maret 2022

“Saya menantang semua distrik yang ada di sini untuk bisa memfasilitasi sinergi perencanaan di wilayahnya masing-masing. Apakah semua siap? Harus siap!” Tegas Miswanto, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Hal ini ia sampaikan pada kegiatan Pelatihan Sinergi Perencanaan bagi Distrik dan Unit...

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 192 | Februari 2022

Istilah toleransi belakangan ini nampaknya sangat familiar. Kata ini juga sering digunakan di berbagai forum seminar bahkan di media sosial. Sekalipun orang sering menulis kata toleransi ini di akun pribadinya, baik untuk tulisan pribadi atau polemik di kolom komentar.

Terma seperti toleransi, Pancasila, kerukunan, nampaknya dewasa ini sudah...

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 192 | Februari 2022

Sejumlah kebocoran data terjadi di Indonesia seperti menghantui, karena rentannya pencurian dan penyalahgunaan data pribadi yang terjadi. Siapakah yang bertanggungjawab?  Pada Maret 2019 Peretas Gnosticplayers mengklaim menjual 13 juta data akun pengguna dari Bukalapak. Pihak Bukalapak menyatakan peretas gagal menembus sistem keamanan mereka. Mei 2020,...

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 192 | Februari 2022
Sepak terjang peneliti muda Indonesia: berkembang pesat tapi masih terbentur banyak tantangan Mizan Bustanul Fuady Bisri, Kobe University

Komunitas peneliti punya peran besar dalam suatu negara – terlebih peneliti muda.

Di Indonesia, misalnya, mereka diharapkan mendukung impian menjadi negara maju pada 2045 melalui pembangunan berbasis ilmu...

Foto: Dok. KOMPAK-LANDASAN Fase II
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 192 | Februari 2022

Regulasi mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik perannya sebagai fondasi maupun pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsi, termasuk pula dalam mengurai persoalan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Regulasi dalam hal ini berfungsi mengontrol atau memberikan batasan dan perlindungan hak dan kewajiban....

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 191 | Januari 2022

Program rintisan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan di Sulawesi Selatan dilaksanakan sejak Desember 2019 melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan Yayasan BaKTI dengan dukungan dari program kerja sama pemerintah Indonesia dan Australia, Knowledge Sector...

Foto: Dok. KOMPAK-LANDASAN
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 191 | Januari 2022

“Ibu-ibu hamil dan balita-balita di kampung itu jarang sekali periksa mereka punya kesehatan. Padahal ini penting sekali. Seringnya datang pas sudah ada masalah, ibu hamil sudah anemia atau anak-anak sudah kurang gizi, su terlambat sudah untuk dicegah. Kepala-kepala kampung mesti perhatikan ini karena ini kitong punya masyarakat sendiri.” Ungkap Darius...

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 191 | Januari 2022

Benjamin Hegarty, The University of Melbourne; Amalia Puri Handayani, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ; Kristal Spreadborough, The University of Melbourne, dan Priyanka Pillai, The University of Melbourne

Artikel ini untuk memperingati Hari AIDS Sedunia 1 Desember.

HIV/AIDS berbeda dengan virus corona dan COVID-19 dalam cara...

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 191 | Januari 2022

 

Idealnya, polisi menjadi garda terdepan penegakan hukum yang membantu korban kekerasan seksual mendapatkan hak-haknya. Namun, realitasnya masih kerap jauh dari harapan ini.

Baru-baru ini, sebuah berita tentang pemerkosaan tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang dirilis Project Multatuli viral di media sosial. Reportase ini...

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 191 | Januari 2022

Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan persentase desa dan kelurahan tertinggi kedua (86.9%) setelah DI Yogyakarta (100%) yang sudah berstatus Open Defecation Free (ODF) atau  Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (Profil Kesehatan RI, KeMenkes, 2020). Masih tersisa pekerjaan rumah lebih kurang 400 dari 3.047 desa dan kelurahan yang belum berstatus...

Submission Agreement

Terimakasih atas  ketertarikan Anda untuk mengirimkan artikel ke BaKTINews. Dengan menyetujui pernyataan ini, Anda memberikan izin kepada BaKTINews untuk mengedit dan mempublikasikan artikel Anda di situs web dan situs afiliasinya, dan dalam bentuk publikasi lainnya.
Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.  Redaksi akan mempromosikan artikel Anda melalui situs kami dan saluran media sosial kami.
Dengan mengirimkan artikel Anda ke BaKTINews dan menandatangani kesepakatan ini, Anda menegaskan bahwa artikel Anda adalah asli hasil karya Anda, bahwa Anda memiliki hak cipta atas artikel ini, bahwa tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk ini, dan bahwa konten Artikel Anda tidak mencemarkan nama baik atau melanggar hak, hak cipta, merek dagang, privasi, atau reputasi pihak ketiga mana pun.

Anda menegaskan bahwa Anda setidaknya berusia 18 tahun dan kemampuan untuk masuk ke dalam kesepakatan ini, atau bahwa Anda adalah orang tua atau wali sah dari anak di bawah umur yang menyerahkan artikel.
 
Satu file saja.
batasnya 24 MB.
Jenis yang diizinkan: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.