Tata Kelola Pemerintahan
Jumlah Artikel : 233
Komitmen kami adalah menata pengelolaan air limbah domestik untuk menghadirkan pelayanan sanitasi layak dan aman. Ini pelayanan dasar untuk semua. Dan ini menjadi kewajiban kami yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 11 dan 12 tentang pengelolaan air limbah domestik di bawah urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ungkap...
Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk. Pengaturan...
Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki kualitas kebijakannya di tengah derasnya arus disruptive economy. Salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah adalah bagaimana memproduksi kebijakan-kebijakan yang unggul atau kebijakan berbasis bukti (evidence based policy). Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di...
Pandemi COVID-19 Belum Berakhir Sejauh ini, Indonesia belum mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Sejak diumumkan kasus COVID-19 pertama pada Maret 2020, jumlah kasus harian yang dilaporkan terus meningkat sepanjang 2020 hingga 2021. Dari kondisi terkini, secara kasat mata dapat terlihat bahwa kondisi kehidupan masyarakat Indonesia belum pulih sepenuhnya...
Kisah mendebarkan tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Flores Timur mengarungi ganasnya gelombang laut ketika merujuk pasien dari pulau ke satu-satunya rumah sakit rujukan di Larantuka, mengingatkan kita pada kisah Ibu Rabiah dalam film dokumenter Suster Apung karya Arfan Sabran, yang kemudian diterbitkan juga dalam bentuk novel. Atau...
Pemerintah Papua Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi telah kaji ulang terhadap izin 30 perusahaan perkebunan sawit dalam dua tahun terakhir. Hasilnya, pencabutan 12 izin perusahaan sawit dan rencana cabut empat perusahaan di provinsi konservasi itu.
Dari luasan itu, ada 267.856,86 hektar izin konsesi sudah dicabut dan 43.689,93 hektar...
Menyusun perencanaan adalah bagian yang sangat penting dalam upaya pembangunan. Perencanaan yang tepat, akan menjadi awal dari sebuah pembangunan yang baik dan berkelanjutan. Distrik Oransbari, sebuah distrik di Kabupaten Manokwari Selatan yang memiliki empat belas kampung ini pun pada tahun ini telah menyusun perencanaan mereka. Berbeda dari sebelumnya...
Kita sering mendengar pernyataan Indonesia darurat kekerasan terhadap anak. Ungkapan ini umumnya kita dengar pada sekitar peringatan Hari Anak Nasional atau Hari Ibu dari mulut pejabat negara.
Apa arti darurat di sini? Apakah Indonesia negara yang tidak aman untuk ditinggali anak-anak? Sebelum terburu-buru panik apalagi berencana pindah negara,...
Pandemi COVID-19 menghasilkan banyak permasalahan di berbagai sektor. Pendekatan lintas disiplin ilmu, riset, dan penelitian di bidang sosial-humaniora menjadi penting diintegrasikan dalam berbagai kebijakan. Kolaborasi riset dalam perumusan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini terkait dengan kerangka logis yang...
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR) atau dalam Bahasa Indonesia disebut Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM disusun oleh Profesor John Gerrard Ruggie dan timnya saat ia menjabat sebagai Representasi Khusus Sekretariat Jenderal PBB atau Special Representative of the UN Secretary General (Deva, 2012)....