Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah Artikel : 150

Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI
Perempuan dan Perlindungan Anak | Edisi 162 | Juli - Agustus 2019

Diskursus hubungan perempuan dengan korupsi hanya seputar perempuan sebagai penyebab atau penangkal korupsi.

Korupsi tidak pernah memandang jenis kelamin. Laki-laki atau perempuan semua bisa menjadi pelaku korupsi, menjadi korban korupsi, atau bergerak sebagai aktivis antikorupsi. Tapi cukup sering kita mendengar bahwa perempuan dan perannya...

Foto: Yan Wemay/Yayasan BaKTI
Perempuan dan Perlindungan Anak | Edisi 161 | Juni - Juli 2019

Kelompok Konstituen disingkat KK adalah organisasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan, yang dibentuk Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI. Pembentukan Kelompok Konstituen dimulai tahun 2014 untuk empat wilayah yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Kota...

Foto : cancerresearchuk.org
Perempuan dan Perlindungan Anak | Edisi 160 | Mei - Juni 2019

Para ahli memperkirakan bahwa 40% kanker dapat dicegah dengan mengurangi faktor risiko terjadinya kanker tersebut, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah faktor risiko tersebut dengan peningkatan program pencegahan dan penanggulangan yang tepat. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan insiden dan kematian...

Foto: Yan Wemay/Yayasan BaKTI
Perempuan dan Perlindungan Anak | Edisi 160 | Mei - Juni 2019

Salah satu tantangan untuk lahirnya kebijakan responsif gender dan inklusif adalah kurang optimalnya sinergi dan kerjasama multipihak, baik secara kelembagaan maupun personal. Padahal undang-undang dan peraturan lainnya telah memberikan mandat kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk membuatnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak...

Ilustrasi Frans Gosali
Perempuan dan Perlindungan Anak | Edisi 160 | Mei - Juni 2019

Feminisme sebagai gerakan sosial mempunyai tujuan kesetaraan gender. Gender menjadi alat analisis yang penting untuk melihat posisi dalam struktur sosial di masyarakat. Gender dalam hal ini mencakup ekspresi, identitas dan peran. Mengapa analisis gender dalam gerakan sosial feminis begitu penting? Karena identifikasi gender berguna untuk menentukan peran...

Foto: Frans Gosali/Yayasan BaKTI
Perempuan dan Perlindungan Anak | Edisi 160 | Mei - Juni 2019

Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah sesuatu yang turun dari langit, tetapi merupakan perilaku dan masalah yang diproduksi dan dilestarikan. Karena itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh sebagian kalangan diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan di masyarakat tertentu, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih...

Foto: Baiq Falmayani Indira/Yayasan BaKTI
Perempuan dan Perlindungan Anak | Edisi 159 | April - Mei 2019

Perkawinan usia anak (<18 tahun) berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Di samping itu perkawinan usia anak berisiko terhadap tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Perkawinan usia anak juga menjadi salah satu faktor rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lombok Timur. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) IPM...

Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI
Perempuan dan Perlindungan Anak | Edisi 159 | April - Mei 2019

Banyak orang yang bertanya kepada saya, jika ingin mempelajari feminisme dan kajian gender, dari mana harus memulai? Untuk itu saya membuat tulisan ini sebagai pengantar untuk memulai belajar soal feminisme. Feminisme yang biasa saya ajarkan di kelas adalah sebuah paradigma, sebuah pemahaman komprehensif tentang keadilan berbasis gender yang bisa menjadi...

Foto: Arafah/Yayasan BaKTI
Perempuan dan Perlindungan Anak | Edisi 158 | Maret - April 2019

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya konkrit untuk memperkuat kesejahteraan dan perlindungan anak. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

Lima tahun setelah Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak dikeluarkan,...

Anggota Parlemen Perempuan Kabupaten Maros, Hj. Haeriah Rahman sedang memberikan penjelasan kepada kelompok masyarakat yang berkumpul dalam kegiatan reses. Masa reses adalah waktu anggota DPR/DPRD melakukan kunjungan ke konstituen atau daerah pemilihan (Dapil) untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat <br>Foto: Ismawati/Yayasan BaKTI
Perempuan dan Perlindungan Anak | Edisi 158 | Maret - April 2019

DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.  Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), disebutkan bahwa...

Submission Agreement

Terimakasih atas  ketertarikan Anda untuk mengirimkan artikel ke BaKTINews. Dengan menyetujui pernyataan ini, Anda memberikan izin kepada BaKTINews untuk mengedit dan mempublikasikan artikel Anda di situs web dan situs afiliasinya, dan dalam bentuk publikasi lainnya.
Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.  Redaksi akan mempromosikan artikel Anda melalui situs kami dan saluran media sosial kami.
Dengan mengirimkan artikel Anda ke BaKTINews dan menandatangani kesepakatan ini, Anda menegaskan bahwa artikel Anda adalah asli hasil karya Anda, bahwa Anda memiliki hak cipta atas artikel ini, bahwa tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk ini, dan bahwa konten Artikel Anda tidak mencemarkan nama baik atau melanggar hak, hak cipta, merek dagang, privasi, atau reputasi pihak ketiga mana pun.

Anda menegaskan bahwa Anda setidaknya berusia 18 tahun dan kemampuan untuk masuk ke dalam kesepakatan ini, atau bahwa Anda adalah orang tua atau wali sah dari anak di bawah umur yang menyerahkan artikel.
 
Satu file saja.
batasnya 24 MB.
Jenis yang diizinkan: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.