Tata Kelola Pemerintahan
Jumlah Artikel : 241
Pengelolaan Anjungan NTB yang berfokus hanya pada konsep pariwisata dan pendidikan saja masih menjadi salah satu tantangan pemerintah daerah dalam memanfaatkan keberadaan Anjungan NTB sebagai salah satu media sarana informasi dan promosi mengenai keberagaman sumber daya alam yang memiliki potensi menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di NTB....
Pada Mei 2019, Pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan akses terhadap media sosial selama tiga hari menyusul adanya unjuk rasa terkait pengumuman hasil Pemilu yang berujung rusuh di Jakarta. Pemerintah mengklaim tindakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran disinformasi yang dikhawatirkan dapat menyulut kekacauan yang lebih besar. Keputusan...
Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyediakan data statistik dasar. Termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan sensus yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Ada tiga jenis sensus yang wajib dilaksanakan oleh BPS, yaitu Sensus Pertanian pada setiap tahun yang...
Kepala Distrik Teluk Kimi memiliki tekad kuat mewujudkan terbangunnya Sistem Administrasi dan Informasi Distrik (SAID). Tapi syaratnya cukup berat, 5 kampung di Distrik Teluk Kimi harus menyelesaikan terlebih dulu Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) mereka. Dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan, dan SOP Puskesmas juga harus...
Saat Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastiaan terpilih jadi Walikota dan Wakil Walikota Manado 2016 silam, mereka dihadapkan pada masalah serius. Tingkat penyerapan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sangat rendah. Masalah ini kian rumit setelah mengetahui sistem penagihan yang belum tertata dengan baik. Banyak data yang tidak sesuai. Perpindahan...
Pengelolaan data merupakan hal penting dalam mempercepat pembangunan. Data merupakan unsur utama yang menentukan tingkat kualitas kebijakan. Data yang baik akan menghasilkan rumusan bahan kebijakan yang baik pula.
Hal ini disadari oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan menggelar program pendataan bertajuk Sistem Informasi Pendidikan...
Tujuh belas tahun yang lalu, Indonesia mengawali desentralisasi yang dilakukan secara besar-besaran. Hanya dalam waktu singkat, tanggung jawab untuk melaksanakan banyak layanan publik dialihkan ke pemerintah daerah. Ini dilakukan dengan harapan bahwa desentralisasi akan menciptakan pemerintah daerah yang lebih dinamis dan responsif terhadap masalah...
Ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan merupakan yang terbesar di Indonesia timur. Volume ekspor tahun 2017 mencapai 113.472 ton, dengan total nilai ekspor sebesar US$ 194,1 juta (Badan Pusat Statistik, 2018). Negara tujuan ekspor produk perikanan Sulsel antara lain Belanda, Jerman, Inggris, Rusia, USA, China, Afrika, Jepang, Korea, Vietnam dan...
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Bambang Broedjonegoro menegaskan pemindahan Ibukota akan melibatkan masyarakat di lokasi baru. Dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibukota Negara yang diselenggarakan di Bappenas, 16 Mei 2019, Bambang menyebut ibukota baru diperkirakan akan...
Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya. Daerah-daerah pun harus terpacu untuk menciptakan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.
Pembaruan Pemerintahan Dominasi orang Eropa dan pejabat pemerintahan dalam dewan lokal membuat Simon de Graaf, Direktur pemerintahan dalam negeri di Batavia, cemas...