Tata Kelola Pemerintahan

Jumlah Artikel : 226

Widodo S Jusuf/Antara Foto
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 186 | Agustus 2021

Kita sering mendengar pernyataan Indonesia darurat kekerasan terhadap anak. Ungkapan ini umumnya kita dengar pada sekitar peringatan Hari Anak Nasional atau Hari Ibu dari mulut pejabat negara.

Apa arti darurat di sini? Apakah Indonesia negara yang tidak aman untuk ditinggali anak-anak? Sebelum terburu-buru panik apalagi berencana pindah negara,...

Ilustrasi dari Canva
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 186 | Agustus 2021

Pandemi COVID-19 menghasilkan banyak permasalahan di berbagai sektor. Pendekatan lintas disiplin ilmu, riset, dan penelitian di bidang sosial-humaniora menjadi penting diintegrasikan dalam berbagai kebijakan. Kolaborasi riset dalam perumusan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini terkait dengan kerangka logis yang...

Dok. infid.org
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 185 | Juli 2021

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR) atau dalam Bahasa Indonesia disebut Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM disusun oleh Profesor John Gerrard Ruggie dan timnya saat ia menjabat sebagai Representasi Khusus Sekretariat Jenderal PBB atau Special Representative of the UN Secretary General (Deva, 2012)....

Foto: Dok. LANDASAN-KOMPAK Fase II
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 185 | Juli 2021

Data itu mahal, tapi membangun tanpa data itu akan jauh lebih mahal. Hal ini karena tanpa data maka besar kemungkinan rencana yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Permasalahan tidak akan selesai bahkan menjadi semakin besar dan akan butuh upaya yang lebih besar lagi untuk mengatasinya. Karena itu, perencanaan berbasis data mutlak diperlukan dalam...

Hierarki Bukti merupakan alat yang digunakan oleh banyak pendukung pengobatan berbasis bukti <br> Foto: The Conversation.com
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 185 | Juli 2021

COVID-19, yang telah menginfeksi lebih dari 120 juta orang di dunia, merupakan pandemi pertama sepanjang sejarah yang melibatkan penggunaan teknologi dan media sosial skala global dalam menghubungkan dan menyebarluaskan informasi, baik saintifik maupun tidak saintifik (pseudosains).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengingatkan bahwa “...

Foto: https://desapattaneteang.id/
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 185 | Juli 2021

Perencanaan program yang tidak tepat sasaran serta adanya penyalahgunaan anggaran menjadi masalah yang sering kita temui di lembaga pemerintahan. Program-program yang dijalankan pemerintah daerah terkadang tidak melalui tahapan analisis yang tepat dan mendalam sehingga tidak mampu menjadi solusi dalam menjawab permasalahan yang ada. Padahal, idealnya...

Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 185 | Juli 2021

Sebuah strategi tanpa data yang memadai tentu tidak akan menjadi strategi yang mumpuni. Hanya jadi jargon dan bisa dipastikan tidak akan efektif untuk dilaksanakan di lapangan. Begitu pentingnya data sebelum merumuskan sebuah strategi. Itu yang disadari oleh tim komunikasi PROSPPEK dari KOMPAK-BaKTI. Perumusan strategi komunikasi dimulai dengan...

Foto: Yayasan Bambu Lestari
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 185 | Juli 2021

NTT boleh berbangga hati sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Kampus Desa Bambu Agroforestri. Kampus itu diresmikan langsung oleh Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat pada Senin (24/5) pagi.

Kampus Desa Bambu Agroforestri terletak di daerah Turetogo di Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Berdiri di atas lahan satu...

Dok. Program MELAYANI
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 184 | Juni 2021

Ketika Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi sekitar 20 tahun silam, didasarkan pada harapan bahwa mendekatkan layanan kepada masyarakat dapat membuat layanan menjadi lebih baik. Namun, ketika tanggung jawab untuk penyediaan layanan dasar beralih dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, jenis tantangan dalam penyediaan layanan itu sendiri...

Foto: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 183 | Mei 2021

Sutra pernah menjadi produk unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan sebelum produksinya terus menurun. Kajian rantai nilai komoditas sutra diharapkan bisa mendorong kebijakan berbasis bukti yang dapat mengembalikan kejayaan sutra di provinsi tersebut.   Demikian bahasan dalam Seminar Hasil Kajian Rantai Nilai Komoditas Sutra: Mengembalikan Kejayaan Sutra...

Submission Agreement

Terimakasih atas  ketertarikan Anda untuk mengirimkan artikel ke BaKTINews. Dengan menyetujui pernyataan ini, Anda memberikan izin kepada BaKTINews untuk mengedit dan mempublikasikan artikel Anda di situs web dan situs afiliasinya, dan dalam bentuk publikasi lainnya.
Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.  Redaksi akan mempromosikan artikel Anda melalui situs kami dan saluran media sosial kami.
Dengan mengirimkan artikel Anda ke BaKTINews dan menandatangani kesepakatan ini, Anda menegaskan bahwa artikel Anda adalah asli hasil karya Anda, bahwa Anda memiliki hak cipta atas artikel ini, bahwa tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk ini, dan bahwa konten Artikel Anda tidak mencemarkan nama baik atau melanggar hak, hak cipta, merek dagang, privasi, atau reputasi pihak ketiga mana pun.

Anda menegaskan bahwa Anda setidaknya berusia 18 tahun dan kemampuan untuk masuk ke dalam kesepakatan ini, atau bahwa Anda adalah orang tua atau wali sah dari anak di bawah umur yang menyerahkan artikel.
 
Satu file saja.
batasnya 24 MB.
Jenis yang diizinkan: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.