Edisi 169 | Maret - April 2020
Tata Kelola Pemerintahan
Jalanan beraspal. Berbagai kendaraan lalu lalang. Sejak dulu kampung yang terletak di perlintasan utama Kabupaten Manokwari Selatan ini terkenal ramai. Kampung tertua kedua di Distrik Oransbari itu merupakan bekas perkampungan pekerja perusahaan kayu (Houtbedrijf) di era 1957. Di sini bahkan masih berdiri dua rumah barak peninggalannya, atau dikenal dengan nama Houtbedrijf Basecamp.
...
Boleh jadi Sulawesi Selatan, adalah yang pertama di Indonesia, menginisiasi agenda kebijakan berbasis pengetahuan, setelah dipilih sebagai pilot project oleh Knowledge Sector Initiative (KSI). Pilot ini menerapkan siklus lengkap dalam proses penyusunan kebijakan berbasis bukti, suatu agenda kebijakan prioritas daerah akan didukung melalui sebuah kajian terapan yang...
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui desentralisasi kewenangan. Untuk melaksanakan urusan rumah tangga ini, khususnya pelayanan urusan Administrasi Kependudukan...
Pembangunan Manusia
Saat ini, sekolah dasar di tanah Papua, secara khusus di Asmat sedang mengalami krisis. Sekolah dasar di kampung-kampung terpencil tutup lantaran tidak ada guru yang betah tinggal dan mengajar anak-anak. Gedung sekolah dasar dipenuhi rumput dan hutan belukar. Anak-anak usia sekolah terlantar. Mereka tidak bisa mengenyam pendidikan sebagaimana anak-anak di pusat distrik atau di Kota Agats....
Pendidikan memupuk kita menjadi individu dewasa yang mampu merencanakan masa depan dan mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Masyarakat berhak atas atas pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Oleh karenanya pendidikan dengan mutu yang baik telah diatur oleh negara dalam Undang-undang Nomor 20...
Terdapat banyak tantangan bagi negara berkembang untuk menyediakan layanan pendidikan yang baik, terutama di daerah perdesaan dan terpencil. Indonesia tidak terkecuali. Walaupun akses ke pendidikan dasar di Indonesia telah mencapai partisipasi universal, kualitas layanan pendidikan dan hasil belajar peserta didik masih rendah. Bank Dunia baru menerbitkan hasil survei di lima kabupaten yang...
Papua sebagai salah satu provinsi yang mendapatkan kesempatan emas berupa dukungan keuangan untuk melakukan percepatan pembangunan melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dialokasikan dari APBN sejak 2001 hingga 2021 mendatang. Dengan kekhususan yang disandang, Pemerintah Provinsi Papua memiliki tanggung jawab lebih dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Papua...
Awal November ini, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin, mengadakan rapat terbatas yang dihadiri sejumlah menteri terkait yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan stunting. Setelah pertemuan tersebut, Wapres mengatakan bahwa stunting harus ditangani dengan pendekatan holistik. Misalnya, pencegahan stunting tidak hanya berfokus pada wanita hamil dan bayi tetapi juga...
Dalam lima tahun terakhir, pemerintah meningkatkan perhatian dan anggaran untuk mempercepat penurunan angka bayi pendek (stunting) melalui penerbitan peraturan presiden dan menetapkan 160 kabupaten dan kota prioritas penanggulangan stunting. Masalahnya, meski prevalensi bayi stunting di Indonesia pada 2018 masih tinggi 30,8 persen atau sekitar 1 dari 3 anak balita merupakan bayi stunting, tak...
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program MAMPU – BaKTI telah berjalan selama kurang lebih enam tahun sejak 2013. Banyak pembelajaran penting yang dipetik dari pengalaman menjalankan program ini. Tidak sedikit capaian yang juga membanggakan dan penting untuk terus dilanjutkan dan direplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota tempat di mana kegiatan-kegiatan Program MAMPU-BaKTI dilaksanakan. Berikut adalah beberapa capaian...
Tanggal 9 Januari lalu Presiden Jokowi melaksanakan rapat terbatas dengan jajarannya di kantor presiden. Dalam rapat tersebut ia mengeluarkan tiga instruksi terkait masalah kekerasan pada anak. Pertama, memprioritaskan pencegahan kekerasan dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kedua, sistem pelaporan dan layanan pengaduan kekerasan pada anak harus mudah dijangkau masyarakat....
