Tantangan
Kemampuan kinerja yang rendah dari administrasi publik Indonesia menghambat pembangunan sosial dan ekonomi di negeri ini. Produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya rendah: tidak semua pegawai negeri sipil terlatih dengan baik, bertindak secara profesional, dan bekerja secara transparan. Secara keseluruhan, proses-proses birokrasi tidak mengarah menuju kinerja. Struktur pemerintah dan birokrasi ditandai oleh kompetensi-kompetensi yang tidak jelas, sikap kompetitif, dan perebutan kekuasaan politik sehingga menghasilkan sejumlah besar ketentuan, peraturan, dan undang-undang yang saling bertentangan. Pemerintah Indonesia berupaya menerapkan pendekatan menyeluruh dalam reformasi birokrasi yang mengarah pada pengawasan efektifitas biaya, mendorong orientasi pada kinerja, dan memastikan pengembangan sumber daya manusia yang tepat di bidang administrasi publik.

Tujuan
Administrasi publik akan berkinerja lebih efektif dan efisien dengan menitikberatkan pada akuntabilitas serta lebih mengedepankan kepentingan masyarakat.

Pendekatan
Program TRANSFORMASI mengupayakan sebuah pendekatan yang berbasis pada pengelolaan pengetahuan, mendukung pelaku-pelaku utama dalam reformasi birokrasi untuk menyusun proposal bersama, serta mengidentifikasi praktik-praktik yang berhasil. Program ini bekerja sama dengan sejumlah besar pelaku di tingkat internasional, nasional, dan daerah.

TRANSFORMASI menguatkan kompetensi dalam perencanaan dan pengawasan dari para lembaga mitra dan beberapa pemerintah daerah terpilih, dengan tujuan untuk meningkatkan koherensi keseluruhan dari reformasi birokrasi serta untuk mempercepat pelaksanaannya. Satu hal yang penting adalah mengenai pembagian kompetensi di bidang pengarahan dan pengawasan di antara lembaga-lembaga yang terkait. TRANSFORMASI mendukung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai pengambil keputusan politik utama untuk mengemban perannya tersebut.

Reformasi ASN di bidang remunerasi, manajemen sumber daya manusia, dan pengembangan sumber daya manusia dirancang untuk mencapai orientasi yang lebih besar pada kinerja dan untuk meningkatkan pelayanan. Dalam konteks ini, TRANSFORMASI mengupayakan kerja sama antar lembaga yang lebih erat, sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang ASN  yang baru.

Mengingat bahwa reformasi birokrasi membutuhkan fleksibilitas finansial, TRANSFORMASI bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk membuat dampak fiskal dari reformasi birokrasi menjadi transparan bagi para pelaku utama. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik di antara berbagai tujuan yang ada, misalnya menjaga fleksibilitas keuangan di satu pihak, dan di lain pihak juga memastikan pemberian remunerasi yang pantas kepada pegawai.

Di Banyuwangi, Serdang Bedagai dan Makassar, TRANSFORMASI mendukung pelibatan organisasi-organisasi non-pemerintah/masyarakat sipil (OMS) dalam reformasi pemerintahan. Di Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan, para pemangku kepentingan di tingkat daerah menggunakan platform inovasi untuk berbagi praktik-praktik baik dalam penyediaan pelayanan publik. Instrumen-instrumen baru diperkenalkan untuk saling bertukar pengetahuan dan meningkatkan penyediaan pelayanan publik dengan partisipasi kuat dari masyarakat.

Hasil yang dicapai:
Hasil-hasil (sementara) di bawah ini telah dicapai dengan kerja sama yang erat dengan institusi-institusi mitra.
Terkait perencanaan dan pemantauan reformasi birokrasi:

• Konsep untuk memonitor target-target tahunan reformasi birokrasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersedia.
• Metode-metode baru untuk evaluasi independen implementasi reformasi birokrasi di tingkat kabupaten/kota tersedia; menggunakan kombinasi wawancara, crowdsourcing, diskusi grup terfokus, dan mystery shopping.
• Terkait manajemen sumber daya manusia dalam ASN:
• Model kompetensi yang dibakukan untuk ASN di posisi jabatan pimpinan tertinggi (JPT) tersedia
• Talent Pool  ASN di posisi JPT telah dibangun
• Pelatihan kepemimpinan ASN meningkat
• Standar manajemen kinerja ASN telah terspesifikasi

Terkait keuangan publik:

• Model untuk mereformasi sistem renumerasi aparatur sipil negara telah dikembangkan
• Sistem pelatihan internal untuk staf di tingkat sub-nasional tentang manajemen keuangan daerah telah direformasi (dengan dukungan dari Particip GmbH)

Terkait reformasi birokrasi berorientasi warga:

• Kesepakatan antara pemerintah daerah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil mengenai keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan terkait reformasi birokrasi. Perbaikan-perbaikan konkret telah dicapai dalam area-area tertentu (misalnya pelayanan penerbitan akta lahir yang lebih efisien)
• Terkait inovasi pelayanan publik:
• Jaringan inovasi pelayanan publik yang melibatkan Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota, Komisi Pelayanan Publik, universitas, organisasi masyarakat sipil, dan media telah dibangun untuk mengembang-kan pembelajaran bersama mengenai praktik-praktik baik yang sudah ada, dan mengakselerasi pengembangan pelayanan-pelayanan publik garis depan yang inovatif.
• Inovasi-inovasi Indonesia diikutsertakan di dalam Observatorium Inovasi Pelayanan Publik dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD-OPSI).