Diawali dengan pembentukan SiGita (Sistem Gabungan Aplikasi Perangkat Daerah) suatu sistem antar perangkat daerah yang dipimpin oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Cerdas Command Center, oleh Walikota kota Manado di tahun 2016 sistem ini kemudian diarahkan lebih ke pendataan. Hal ini menjadi salah satu alasan dilimpahkannya tugas ini ke Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kota Manado sebagai leading sector yang bertanggung jawab terhadap PANADA. PANADA, singkatan dari Portal Analisis Data Berbasis Peta yang terdiri dari kumpulan data-data dari berbagai sektor di Kota Manado dalam bentuk data geospasial dalam satu peta.
Sudah menjadi tugas utama Bappelitbangda untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan perangkat daerah setiap tahunnya. Untuk bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan tersebut, diperlukan data untuk perencanaan di tahun berikutnya. Kemudian disusunlah Big data yang merupakan kumpulan data-data berbasis peta di Kota Manado yang akhirnya menjadi platform dasar sistem pemerintahan.
Untuk memudahkan koordinasi, dibentuklah satu UPT (Unit Pelayanan Teknis) yang khusus menangani pengelolaan data agar lebih fokus untuk melaksanakan pendataan, saat itu peta-peta data masih tersebar di beberapa dinas. Sebut saja data berbasis peta tentang sebaran infrastruktur di Kota Manado yang saat ini sudah bisa diakses di PANADA LINI. LINI atau singkatan dari Lintas Instansi ini adalah sistem pendataan pemutakhiran data pada system dimana tiap dinas dapat melakukan pemutakhiran secara langsung.
Dalam sistem pemerintahan berbasis eletronik seperti yang dikembangkan di Kota Manado, PANADA menjadi platform dasar. Kerjasama lintas sektor dalam PANADA dengan berbasis data terpadu bisa terlihat, misalnya data kelurahan di bidang kemiskinan; data dari dinas pendidikan yang salah satunya menyajikan data sebaran sekolah dimana informasinya bisa menunjang pemberlakuan sistem zonasi; data dinas perindustrian dan perdagangan terkait sebaran mini market, perdagangan jasa; data dinas pariwisata terkait destinasi pariwisata dan data dari sektor lainnya bisa terlihat melalui sistem ini. Data-data ini sangat membantu pemerintah dalam menetapkan perencanaan pembangunan dan tentunya juga membantu masyarakat umum untuk mengetahui geliat pembangunan. Sebagai payung hukum yang menegaskan perlunya sinergi data sektor-sektor, terdapat Peraturan Walilkota yang mengatur mekanisme integrasi data sehingga ada beberapa dinas yang wajib berintegrasi, karena prinsipnya satu data untuk berbagi pakai.
Pemutakhiran Data
Untuk memastikan semua data yang disajikan dalam sistem ini terupdate, mekanisme pemutakhiran data merupakan hal yang penting. Setiap tahunnya dilakukan pembaruan data. Misalnya khusus profil kelurahan, sejak tahun 2017 dilakukan pembaruan sekali setahun dengan melibatkan 504 kepala lingkungan. Para kepala lingkungan ini sudah mengerti bahwa pendataan adalah salah satu tugas mereka. Untuk data instansi teknis, setiap awal tahun melalui mekanisme evaluasi. Semua data ini kemudian diinput ke dalam sistem.
504 kepala lingkungan sebelum turun melakukan pendataan diberi pelatihan di Bapelitbangda dimana mereka dilatih oleh staf UPT yang terdiri dari tenaga-tenaga milenial. Tenaga milenial ini terdiri dari tim administrasi GIS, desain network dan lainnya. Untuk memudahkan penginputan data, sebanyak 87 smartphone diberikan kepada lurah. Lurah bertugas merangkum data yang telah dikumpulkan kepala lingkungan dalam bentuk form yang kemudian diinput melalui smartphone tersebut dan atau menggunakan laptop.
Dalam operasionalnya UPT Big Data didukung oleh tenaga milenial fresh graduated handal dari universitas negeri di Manado yakni Universitas Sam Ratulangi. Tim ini terdiri dari tim GIS yang bertugas mendigitasi semua bidang dan bangunan, ada tim admin database, tim keamanan sistem dan tim lainnya. Tim ini yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data yang bersumber dari peta rupa bumi, open street map dan peta citra satelit.
Sebagai salah satu bentuk respon pemerintah di masa pandemi COVID-19 adalah menyediakan data mengenai jumlah kasus COVID-19 di Kota Manado melalui laman Sipanse atau Sistem Pemantauan Sebaran COVID-19, dicatat terdapat pengunjung mencapai 11 ribu viewer sampai di luar negeri. Dalam Sipanse ini memuat info terkait posisi ODP (Orang Dalam Pemantauan), PDP (Pasien Dalam Pemantauan), Pasien Dalam Perawatan.
Satu Portal Data Beragam Manfaat
Selain dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan, data yang disajikan dalam PANADA juga menjadi rujukan masyarakat umum. Data bisa membuat masyarakat jadi tertib misalnya data sempadan sungai yang sudah ditandai dengan garis merah, menjadi bahan rujukan masyarakat yang bermukim di sekitar sungai ketika akan membangun atau mengembangkan bangunannya, PANADA menjadi rujukan menerbitkan surat izin oleh DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Terkait kesehatan reproduksi perempuan melalui Program PANADA untuk IVA (deteksi dini kanker serviks) bekerjasama dengan PKK di tingkat Puskesmas. Dalam program ini ibu-ibu didata terkait siapa-siapa yang telah melakukan pemeriksaan IVA.
Terkait retribusi IMB dan PBB PANADA menjadi alat kontrol, memudahkan operasional penagihan pajak dan retribusi di lapangan. Masyarakat yang telah membayar PBB akan diberi tanda di rumah/pekarangan. Setiap akhir tahun, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berkoordinasi dengan kepala lingkungan untuk melakukan door to door mengingatkan warganya berbekal peta yang dapat diakses di smart phone.
Terkait pandemi COVID-19 saat ini, dalam sistem PANADA LINI juga menyajikan data titik-titik sebaran tempat cuci tangan. Dalam masa pandemi ini Walikota Manado mewajibkan 53 perangkat daerah menyiapkan tong cuci tangan. Tak ketinggalan, di tiap lingkungan yang berjumlah 504 juga diwajibkan menyiapkan tempat cuci tangan, data sebarannya di masing-masing lingkungan ini juga didata dan ditampilkan karena menjadi fasilitas layanan kota untuk pencegahan penyebaran COVID-19.
Kepemimpinan juga sangat mendukung dan menjadi salah satu kunci kesuksesan program ini. Tim PANADA diberi kesempatan dan ruang untuk berinovasi agar segala sesuatu bisa dimudahkan dengan sistem ini.
Karena keberhasilannya dalam berinovasi, PANADA memperoleh berbagai penghargaan di tingkat nasional diantaranya masuk dalam Top 45 Kompetisi SINOVIK tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). Selain itu setiap tahunnya juga mendapat penghargaan Simpul Jaringan dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Melihat keberhasilan ini, banyak kabupaten/kota yang datang berkunjung untuk belajar dan menimba ilmu. Bukan hanya dari dalam Provinsi Sulawesi Utara saja, kunjungan juga datang dari provinsi lain seperti dari Jawa Barat, DI Jogjakarta, Gorontalo dan beberapa provinsi di Sumatera.
Rencana pengembangan
Kerjasama dan sinergi lintas instansi di Kota Manado sendiri sudah dilakukan dalam PANADA dan saat ini terus berjalan. Untuk level nasional, sinergi juga sedang terus dilakukan seperti dengan Kemendagri. Setiap dua kali setahun Kemendagri melaksanakan survei capaian standar pelayanan perkotaan dengan berkunjung langsung ke Manado, namun sejak ada PANADA mereka hanya perlu mengakses PANADA LINI saja. Dengan mengakses PANADA data terkait capaian sektor yang menjadi standar pelayanan kota bisa diperoleh, misalnya capaian di sektor kesehatan, sebaran sekolah, politeknik, universitas dan lainnya.
Saat ini juga sedang dikembangkan program Kelurahan Cerdas di mana setiap kelurahan yang mengelola dana kelurahan sejak tahun 2019, program dari pemerintah pusat, didata dan dipantau terkait progress visi keuangannya kemudian ditampilkan dalam PANADA.
Apa yang sedang dikerjakan Pemerintah Kota Manado dengan PANADA adalah sebuah langkah dalam menyiapkan salah satu tahapan pembangunan di mana data menjadi titik tolak dalam perencanaan. Dibutuhkan sumber daya manusia, infrastruktur, software dan hardware yang handal untuk bisa mewujudkannya. Tidak kalah pentingnya juga adalah komitmen pimpinan yang senantiasa memberikan dukungan dengan memberikan keleluasaan untuk selalu berinovasi. Di era reformasi birokrasi dan revolusi industri 4.0 ini pemerintah sebagai pelaku pembangunan utama harus dapat beradaptasi dan terbuka untuk belajar dan berinovasi, hal ini terjadi di Kota Manado melalui PANADA.