Bersinergi adalah bekerja bersama-sama untuk satu tujuan. Seperti itulah harapannya kampung, Puskesmas dan sekolah dapat bekerja bersama untuk kemajuan bersama. Selama ini kampung dan unit layanan seperti sekolah dan Puskesmas menyusun rencana kerja sendiri dan bekerja sendiri. Padahal masing-masing memiliki keterbatasan, baik dalam mengidentifikasi masalah maupun dan mengatasinya. Kerja sendiri-sendiri tidaklah efektif.  Ada banyak masalah pembangunan di kampung yang sebenarnya dapat diatasi bersama-sama bila  kampung dan unit layanan mau melakukannya.

Kata sinergi telah sangat lazim muncul dalam proses penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Namun sering kali kita mengaburkan arti kata sinergi dengan kolaborasi. Bahkan dalam berbagai kesempatan, kolaborasi dianggap sudah cukup dilakukan untuk menjawab masalah pembangunan yang ada bersama-sama. 

Kolaborasi yang sering dilakukan dalam mengatasi tantangan pembangunan di suatu daerah sering kali masih sebatas pada memberikan bantuan, terutama dari pemerintah kampung ke unit layanan. Kolaborasi sering dibatasi pada dukungan, bantuan, atau kerja sama tanpa ada upaya untuk mengerti lebih mendalam dasar masalah bersama apa yang hendak diatasi. 

Kolaborasi dapat terjadi dalam bentuk dukungan perusahaan rokok, misalnya, bagi pemerintah kampung untuk menyelenggarakan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus melalui pemberian dana atau hadiah. Tentu saja kolaborasi ini dapat membantu pemerintah kampung, setidaknya panitia perayaan Hari Kemerdekaan untuk menyelesaikan beberapa tantangan yang mereka hadapi. Namun dukungan semacam ini tidak didasarkan pada upaya mengatasi masalah bersama. 

Menyusun rencana pembangunan yang tersinergi memiliki makna dan dampak yang sangat berbeda dengan sekadar berkolaborasi. Bersinergi berarti masing-masing pihak mengkombinasikan aset yang dimiliki, baik dalam bentuk sumberdaya maupun pengetahuan atau keterampilan, untuk menyelesaikan sebuah masalah.  

Dalam konteks perencanaan pembangunan tingkat kampung di Papua maupun Papua Barat, ini berarti pemerintah kampung, sekolah, dan Puskesmas akan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan kegiatan di masing-masing lini guna mengatasi satu masalah yang dihadapi bersama. Ketiga pihak mesti terlebih dahulu mengenali masalah yang akan dihadapi bersama untuk dapat mengalokasikan sumberdaya dan kewenangan yang dimiliki masing-masing guna mengatasi masalah tersebut dan memasukkannya ke dalam rencana kerja mereka.

Mengkaji Keadaan Kampung dan Identifikasi Masalah
Sebagai upaya memperkuat pemerintah kampung dan unit layanan untuk melakukan perencanaan tersinergi, Program KOMPAK- LANDASAN Fase II mendampingi delapan kabupaten di Papua dan Papua Barat melalui serangkaian tahap kegiatan. Pada akhir tahun 2019, program ini telah melakukan workshop untuk memperkenalkan model perencanaan tersinergi, mendorong pemerintah distrik untuk membentuk tim teknis yang akan terlibat, dan menyelenggarakan training of trainer bagi anggota tim teknis. 

Memasuki tahun 2020, Program KOMPAK- LANDASAN Fase II melakukan pendampingan penyusunan perencanaan tersinergi di 12 kampung di Kabupaten Manokwari Selatan, Kaimana, Fakfak, Sorong di Papua Barat dan Kabupaten Jayapura, Asmat, Boven Digoel, Nabire di Papua. Kegiatan pendampingan sinergitas perencanaan ini melibatkan orang-orang yang berperan dalam penyusunan rencana kampung, Puskesmas dan sekolah sebagai subjek utama. Saat melakukan perencanaan, mereka didampingi oleh fasilitator kabupaten. Fasilitator kabupaten adalah mereka yang telah mengikuti kegiatan Training of Trainer (ToT) Sinergitas Perencanaan Kampung, Puskesmas dan Sekolah untuk Peningkatan Layanan Dasar.

Dalam model perencanaan tersinergi, proses yang dijalankan sama sekali tidak mengubah tahapan perencanaan pembangunan yang selama ini berjalan. Hal berbeda yang dilakukan adalah mengatur waktu dari masing-masing pihak saat melakukan perencanaan. Dengan demikian ada waktu yang cukup untuk melakukan analisa masalah, menyusun rencana tindakan solusi, dan menghubungkan serta mensinergikan rencana pemerintah kampung, sekolah, dan Puskesmas.  

Tahap awal yang penting dari perencanaan tersinergi adalah mengkaji kondisi kampung. Proses pengkajian keadaan kampung dilakukan oleh pemerintah kampung bersama Puskesmas dan sekolah. Mengacu pada data kesehatan dan pendidikan yang dimiliki, Puskesmas dan sekolah mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi. Mengkaji keadaan kampung penting dilakukan agar ketiga pihak dapat terlebih dahulu memiliki pemahaman yang samat atas kondisi kampung. Hasil identifkasi ini selanjutnya akan dipaparkan dalam forum musyawarah kampung untuk mengklarifikasi sekaligus menyepakati masalah secara bersama-sama.  

Musyawarah Kampung; Bersinergi untuk Pemecahan Masalah Bersama
Musyawarah kampung merupakan momen penting dalam proses perencanaan. Pada tahap inilah sinergi antara kampung dan unit layanan dasar dalam melakukan perencanaan terjadi. Dalam musyawarah kampung, tim perencanaan dari Puskesmas dan sekolah hadir untuk memaparkan permasalahan yang mereka hadapi. Begitu pula kampung memaparkan permasalahan yang sudah mereka identifikasi. Tahap ini sekaligus mengklarifikasi masalah dan menyepakati solusi secara bersama-sama. 

Diskusi kelompok (kampung, sekolah, dan Puskesmas) dilakukan pada tahap ini guna menemu kenali masalah apa saja yang dihadapi dan menyepakati masalah-masalah yang akan ditangani dalam rencana kerja yang akan disusun. Masalah yang diutarakan mesti berdasar pada data dan kondisi yang benar-benar terjadi di kampung. Hal ini penting karena dasar informasi yang sama dalam melihat permasalahan akan menghasilkan analisis masalah yang lebih akurat. Di Papua dan Papua Barat, data dari Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) menjadi sangat membantu dalam melakukan identifikasi.

Selain SAIK, identifikasi masalah juga dapat menggunakan alat kaji seperti sketsa kampung guna melihat kondisi kampung secara fisik, kalender musim untuk melihat kondisi kampung dalam setiap musim yang ada, diagram kelembagaan untuk memetakan lembaga-lembaga formal maupaun non formal yang ada di kampung beserta perannya masing-masing,  dan sejarah kampung yang bertujuan untuk melihat perkembangan kampung dari waktu ke waktu. Hasil identifikasi dengan menggunakan semua alat kaji ini kemudian akan menghasilkan daftar masalah dan potensi yang ada di kampung.

Permasalahan-permasalahan yang dipaparkan Puskesmas dan sekolah pun ditanggapi oleh kampung, begitu pula sebaliknya. Harapan dan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah mereka dapat ditangkap dengan hadirnya unit layanan dalam musyawarah kampung. Begitu pula harapan dan kebutuhan dari unit layanan yang diharapkan oleh pemerintah kampung. Diskusi antara pihak kampung, Puskesmas dan sekolah mengenai program apa yang dapat dilakukan secara bersinergi ke depannya pun terjadi.

Di Kampung Tanama Kabupaten Fakfak misalnya, orang tua siswa mengeluhkan anak-anak mereka yang masih sulit membaca. Guru-guru sekolah dalam pemaparan masalahnya pun menyampaikan bahwa anak-anak sulit berkonsentrasi belajar karena musik yang dibunyikan terlalu keras oleh sejumlah warga di sekitar sekolah. “Butuh kesadaran dari kita semua soal musik ini. Itu sangat menganggu. Kami mohon kerjasama dari masyarakat sekalian,” ungkap Natalia Laba, Guru SD INP Tanama. Atas kondisi ini, pemerintah kampung pun berinisiatif untuk melakukan sosialisasi dan membuat peraturan untuk tidak membunyikan musik saat jam pelajaran.

Melalui musyawarah kampung, banyak pihak yang mulai terbuka untuk mengungkapkan permasalahan dan harapan mereka. Memang banyak masalah penting yang memerlukan kontribusi berbagai pihak untuk menyelesaikannya.

Menyusun Bersama Program yang Disepakati
Seusai pemaparan masalah dan identifikasi solusi yang dilakukan dalam musyawarah kampung, para peserta kembali berembuk dalam kelompok sektor. Mereka mengulas kembali potensi solusi atas masalah berdasarkan masukan-masukan yang disampaikan dalam musyawarah kampung. Selanjutnya akan dihasilkan usulan program yang kembali akan dipaparkan untuk mendapatkan masukan dari forum.

Di Kampung Waharia, Kabupaten Nabire, diketahui bahwa sering kali kader Posyandu balita dan lansia kurang aktif menjalankan tugas karena menerima insentif yang sangat minim. Di sisi lain, balita dan lansia di kampung perlu terus dipantau kesehatan dan kesejahteraannya. Atas permasalahan ini, pemerintah kampung bersedia menaikkan dana insentif bagi kader. Sementara Puskesmas akan memantau keaktifan kader dan memberikan beragam pelatihan yang dibutuhkan.

Beda lagi dengan Kampung Sokanggo, Kabupaten Boven Digoel. Kampung Sokanggo mengalami kekurangan tenaga pengajar sehingga proses belajar di sekolah tidak berjalan efektif. Pengadaan guru honorer terbentur tingginya biaya akomodasi yang tidak dapat ditanggung oleh sekolah. Akhirnya kampung dan sekolah sepakat untuk bekerja sama. Sekolah akan menanggung biaya honor guru dan kampung akan menanggung biaya akomodasinya.

Lain lagi permasalahan yang dihadapi Kampung Malaumkarta Kabupaten Sorong. Tidak adanya Unit Kesehatan Sekolah (UKS) menjadi masalah ketika ada siswa yang sakit pada jam belajar. Kampung kemudian menyepakati akan menyediakan bantuan sarana dan prasarana kesehatan bagi sekolah. Sedangkan Puskesmas bersedia melatih pengelolaan dan pelaksanaan UKS bagi sekolah. Demikianlah proses perencanaan tersinergi di antara unit layanan. Ada pembagian peran dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama.

Langkah Awal untuk Perubahan
Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) bersama Puskesmas dan sekolah adalah hal yang benar-benar baru bagi peserta kegiatan. Hal yang sama juga dialami oleh perwakilan Puskesmas dan sekolah. Ini adalah pengalaman pertama bagi mereka berpartisipasi dalam musyawarah kampung. 

“Diskusi dalam Musrenbang kampung memang pernah dilakukan. Namun tidak seperti yang saat ini didorong oleh Program KOMPAK- LANDASAN Fase II di mana sekolah dan Puskesmas dipertemukan dengan kampung untuk mengkaji masalah dan merumuskan pemecahannya bersama-sama. Proses seperti ini, akan kami budayakan dan jadikan mekanisme kerjasama dalam Kampung Yaugapsa,” Ungkap oleh Saul Kosai, Kepala Kampung Yaugapsa, Kabupaten Jayapura. 

Berjalannya perencanaan yang bersinergi antara pemerintah kampung dan unit penyedia layanan kesehatan dan pendidikan adalah pertama kalinya di Papua dan Papua Barat yang dapat menjadi teladan bagi banyak daerah lain di Indonesia. Tim KOMPAK-LANDASAN akan terus mendampingi dan mengawal proses perencanaan tersinergi ini untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.