• Proses pengisian data kampung yang dilakukan oleh kader kampung. Data yang terkumpul ini mampu memproyeksikan kondisi sosial ekonomi dan kesehatan kampung yang kemudian menjadi referensi utama dalam proses perencanaan kampung. <br> Foto : NJ. Tangkepayung/Yayasan BaKTI
    Proses pengisian data kampung yang dilakukan oleh kader kampung. Data yang terkumpul ini mampu memproyeksikan kondisi sosial ekonomi dan kesehatan kampung yang kemudian menjadi referensi utama dalam proses perencanaan kampung.
    Foto : NJ. Tangkepayung/Yayasan BaKTI

Dalam dunia perencanaan, terdapat sebuah istilah garbage in garbage out, gold in gold out. Apabila input data dalam perencanaan tidak akurat, maka keputusan yang dihasilkan juga tidak akan akurat. Sebaliknya, apabila input data akurat maka keputusan yang dihasilkan akan akurat.

Data adalah hal penting dalam proses pembangunan suatu wilayah terutama bagi Papua dan Papua Barat yang memiliki sebaran masyarakat yang cukup luas serta infrastruktur yang belum memadai. Data yang tersedia akan memudahkan pemerintah dalam menentukan dan merencanakan prioritas pembangunan sehingga tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, ada ungkapan bahwa data itu mahal namun lebih mahal lagi membangun tanpa data. Penyusunan data untuk pembangunan kampung bukanlah hal yang mudah serta murah namun, membangun tanpa data hanya akan menyia-nyiakan waktu dan biaya. Hal ini telah disadari oleh beberapa kampung di Papua dan Papua Barat yang dengan perlahan memulai mencoba mengumpulkan data kampung dan menggunakan data tersebut untuk melakukan perencanaan dan penganggaran data kampung. Kampung ini adalah kampung Waharia yang terletak di Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Papua dan Kampung Yekwandi yang terletak di Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan.

Beberapa rencana yang diusulkan di kedua kampung tersebut dibuat berdasarkan data yang telah mereka kumpulkan sepanjang tahun 2018. Data-data yang dikumpulkan ini berupa data-data kependudukan serta data sosial dan ekonomi setiap rumah tangga.

Proses pengumpulan data ini tidaklah mudah dan menjadi tantangan tersendiri mengingat kondisi geografis kedua kampung tersebut yang cukup rumit serta sebaran penduduknya yang tinggi. Beragam upaya dilakukan oleh pemerintah Kampung untuk melengkapi data-data tersebut.

Proses pengumpulan data ini tidak lepas dari peranan kader yang dibentuk oleh pemerintah kampung yang disebut dengan Kader Pemberdayaan Mayarakat Kampung (KPMK). Setiap kampung memiliki minimal dua orang KPMK yang bertugas untuk berkeliling kampung, mendatangi setiap rumah dan mengumpulkan semua data yang diperlukan.

Dua kader desa ketika mengambil data warga (kiri) Pengisian data kampung oleh kader desa (kanan) <br> Foto : Dok. Yayasan BaKTI
Dua kader desa ketika mengambil data warga
Foto : Dok. Yayasan BaKTI


Merencanakan Dengan Data

Pada tanggal 15 Februari 2019, setelah melakukan pengumpulan data selama kurang lebih satu tahun, warga Kampung Waharia berkumpul bersama di kantor kampung untuk melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (Musrenbangkam). Musyawarah ini dipimpin oleh Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan dihadiri oleh perwakilan RT, Kaur, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya.

Dalam musyawarah tersebut dilakukan penggalian gagasan-gagasan untuk dimasukkan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran kampung 2019. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah banyaknya warga Kampung Waharia yang belum memiliki rumah. Masalah ini diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh kader.

Berdasarkan data tersebut, dari total 360 Kepala Keluarga (KK) di Kampung Waharia, terdapat 32 KK yang masih berstatus menumpang dan belum memiliki rumah pribadi. Mereka pada umumnya masih menumpang di rumah keluarga atau kerabat. Hal ini menyebabkan padatnya jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah.

Menjawab permasalahan tersebut, usulan pembuatan rumah layak huni pun dimasukkan kedalam perencanaan penganggaran kampung untuk tahun 2019 untuk menyediakan rumah-rumah bagi keluarga yang masih menumpang tersebut.

Selain di Kampung Waharia, Kampung Yekwandi yang terletak di Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan juga mengangkat kepemilikan rumah menjadi isu yang perlu diangkat untuk diselesaikan di musyawawah kampung.

Musrenbang Kampung Yekwandi yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2019 ini menunjukkan bahwa di Kampung Yekwandi sendiri memiliki 14 KK yang belum memiliki rumah. Sama seperti kampung Waharia, data tersebut juga berasal dari kader yang melakukan pendataan dengan mendatangi setiap rumah di kampung tersebut selama tahun 2018.

Akan tetapi menurut hasil musyawarah tersebut dalam penganggaran tahun 2019 di Kampung Yekwandi, pembuatan rumah hanya akan dibatasi dua rumah saja. Lalu, bagaimana pemerintah kampung menentukan penerima manfaat rumah layak huni tersebut? Selain mendata jumlah KK yang belum memiliki rumah, kader juga melakukan pendataan kependudukan serta sosial ekonomi masyarakat.

Dari data ini terlihat KK yang memiliki tingkat ekonomi rendah dengan usia perkawinan yang lebih lama dan jumlah anak yang lebih banyak. Pertimbangan dalam menentukan prioritas penerima bantuan rumah layak kemudian mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sehingga ditemukan keluarga yang paling layak menerima bantuan.

Dari proses tersebut terlihat bahwa, pembangunan dengan menggunakan data tidak hanya akan menjadi tepat sasaran namun juga lebih transparan karena setiap keputusan yang diambil dapat ditelusuri latar belakangnya.  

Selain pembangunan rumah, isu penting yang juga dibahas pada Musrenbang Kampung Waharia adalah permasalahan air bersih. Sumber air bersih merupakan salah satu tantangan bagi warga kampung Waharia, Teluk Kimi. Berdasarkan data ditemukan terdapat 30 rumah yang belum memiliki sumber air bersih dan masih menggunakan air dari sumur galian yang tidak layak untuk digunakan. Maka, salah satu saran dalam Musrenbang tersebut selain menyediakan penambahan rumah juga menyediakan sumber air bersih yang layak pakai bagi 30 rumah tersebut.

Dua kader desa ketika mengambil data warga (kiri) Pengisian data kampung oleh kader desa (kanan) <br> Foto : Dok. Yayasan BaKTI
Pengisian data kampung oleh kader desa
Foto : Dok. Yayasan BaKTI


Angka tersebut juga diperoleh dari hasil kerja kader kampung yang melakukan pengecekan di setiap rumah. Mengumpulkan data-data apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga diketahui bahwa setiap rumah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Berbeda dengan kebutuhan Kampung Waharia akan penyediaan sumber air bersih, warga kampung Yekwandi Distrik Momiwaren, Manokwari Selatan memprioritaskan pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK). Hal ini disebabkan karena pada umumnya warga dari kampung tersebut belum memiliki MCK. Tentu saja, pembangunan MCK ini juga akan dilengkapi dengan aliran air bersih.

Jumlah yang akan dibangun juga akan disesuaikan dengan jumlah warga dan dibangun di lokasi-lokasi yang terjangkau. Penentuan lokasi pembangunan MCK ini sangat penting agar tidak terlalu jauh dari perumahan warga yang membutuhkan. Sebelum adanya data desa, kebutuhan akan MCK juga telah dirasakan oleh pemerintah kampung. Sehingga, pemerintah pun mengalokasikan dana untuk pembangunan MCK tersebut. Sayangnya, MCK dibangun di daerah perumahan warga yang telah memiliki WC pribadi sehingga pada akhirnya, MCK tersebut tidak digunakan. Berkat adanya data, telah teridentifikasi, rumah mana saja yang belum memiliki MCK tersebut.

Dari pengalaman kampung Yekwandi, dapat terlihat bahwa peranan data memang sangat penting dalam pembangunan. Sedangkan di Kampung Waharia dirasakan bahwa, proses pengambilan keputusan dalam musyawarah kampung menjadi lebih mudah setelah adanya data. “Sebelum adanya data, setiap Musrenbang kami  hanya  duduk  sama- sama dan mengira - ngira apa saja yang dibutuhkan. Kalau sekarang ada data, tinggal kasi keluar data, langsung keliatan apa saja yang mau kita bikin” ungkap Doni, Kader Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Nabire.

Doni juga menambahkan bahwa bagi warga Kampung Waharia, ini adalah tahun pertama dana Kampung dialokasikan untuk membantu menjawab kebutuhan perumahan untuk warga, sebelumnya alokasi dana kampung hanya diperuntukkan untuk membangun infrastruktur umum seperti pembangunan jalan desa. Hal ini terjadi karena pemerintah kampung tidak pernah betul - betul mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah adanya data, barulah diketahui bahwa ada banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi dengan menggunakan dana kampung.

Submission Agreement

Terimakasih atas  ketertarikan Anda untuk mengirimkan artikel ke BaKTINews. Dengan menyetujui pernyataan ini, Anda memberikan izin kepada BaKTINews untuk mengedit dan mempublikasikan artikel Anda di situs web dan situs afiliasinya, dan dalam bentuk publikasi lainnya.
Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.  Redaksi akan mempromosikan artikel Anda melalui situs kami dan saluran media sosial kami.
Dengan mengirimkan artikel Anda ke BaKTINews dan menandatangani kesepakatan ini, Anda menegaskan bahwa artikel Anda adalah asli hasil karya Anda, bahwa Anda memiliki hak cipta atas artikel ini, bahwa tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk ini, dan bahwa konten Artikel Anda tidak mencemarkan nama baik atau melanggar hak, hak cipta, merek dagang, privasi, atau reputasi pihak ketiga mana pun.

Anda menegaskan bahwa Anda setidaknya berusia 18 tahun dan kemampuan untuk masuk ke dalam kesepakatan ini, atau bahwa Anda adalah orang tua atau wali sah dari anak di bawah umur yang menyerahkan artikel.
 
Satu file saja.
batasnya 32 MB.
Jenis yang diizinkan: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.