Pagi itu Marissa (9 bulan) tampak lelap tertidur di pelukan Mama Lidia Wora Walu. Sembari mendengarkan sambutan Bapak Desa, sesekali Mama Lidia mengelus lengan Marissa. Mama Lidia adalah salah satu perempuan peserta musyawarah perencanaan penghidupan di Desa Tarra Matta, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Tak hanya di Tarra Mata, pemandangan serupa juga dijumpai di desa-desa lainnya di Kabupaten SBD, Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku. Tugas-tugas domestik seperti mengasuh anak memang seharusnya tidak menghalangi perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik.
Program Pengembangan Penghidupan Masyarakat yang Inklusif di Perdesaan Kawasan Timur Indonesia (BangKIT) memberi kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan penghidupan. Ini adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu (warga desa), termasuk perempuan, sebagai modal untuk meningkatkan kualitas hidup. Seluruh elemen masyarakat harus mendapat perlakuan setara dan memperoleh kesempatan sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Peran perempuan dalam aktivitas penghidupan di desa cukup besar, baik dalam aktivitas produktif (kontribusi terhadap ekonomi keluarga), reproduktif (tugas domestik seperti merawat anak, menyiapkan makanan, mengurus rumah, dan sebagainya), dan aktivitas dalam komunitas (kelompok keagamaan, kelompok rukun tetangga, dan sebagainya). Namun peran tersebut kerap tidak mendapat perhatian atau gagal dipandang sebagai aktivitas yang memberi kontribusi pada pemenuhan kebutuhan hidup (terutama yang bersifat produktif). Hal ini berdampak pada ketidaksetaraan dalam mengakses dan mengontrol sumber-sumber penghidupan antara laki-laki dan perempuan.
Bagaimana sebenarnya situasi ketimpangan tersebut? Berkaca dari hasil baseline survey di Kabupaten SBD dan SBT pada 2023 yang dilakukan tim BangKIT, tampak beberapa ketimpangan yang dihadapi perempuan di bidang penghidupan. Dalam hal pendapatan/penghasilan rumah tangga misalnya, pendapatan rumah tangga yang dikepalai laki-laki umumnya berada di atas rata-rata penghasilan rumah tangga yang dikepalai perempuan.
Bentuk ketimpangan lainnya juga ditemukan pada variasi/pilihan aktivitas penghidupan yang dilakukan laki-laki dan perempuan dalam menghadapi kejadian bencana dan perubahan iklim. Sebagai informasi bahwa aspek kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim juga menjadi fokus program BangKIT. Di Kabupaten SBT, dari beberapa pilihan mekanisme koping dalam menghadapi kerentanan bencana dan perubahan iklim, perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan terlihat pada pilihan mengganti pekerjaan yang hanya didominasi oleh kepala rumah tangga laki-laki. Sementara di Kabupaten SBD juga menunjukkan hasil yang tak kalah timpang yaitu kepala rumah tangga perempuan mendominasi pilihan untuk tidak melakukan apa-apa/pasrah dalam menghadapi bencana ketimbang kepala rumah tangga laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa masih terbatasnya akses perempuan terhadap sumber penghidupan sehingga menyebabkan sedikitnya pilihan aktivitas yang dapat dilakukan.
Ketimpangan-ketimpangan di atas terjadi karena adanya ketidakseimbangan atau perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses sumber-sumber penghidupan. Perempuan kerap mendapat diskriminasi untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selain perempuan, terdapat kelompok rentan lainnya yang kerap mengalami situasi serupa yaitu penyandang disabilitas, kelompok adat, lansia, anak-anak, dan lainnya.
Bagaimana BangKIT mengintegrasikan perspektif gender dan inklusi sosial (GESI) dalam pengembangan penghidupan yang berkelanjutan? Dalam konteks program BangKIT, upaya peningkatan aktivitas penghidupan berkelanjutan di desa dilakukan dengan kekuatan sendiri, mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Begitu pula dalam menghadapi ketimpangan gender dalam bidang penghidupan juga diterapkan dengan cara mengintegrasikan analisis gender dan inklusi sosial (GESI) menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penghidupan di desa.
Pada tahap perencanaan, setidaknya terdapat dua aspek dalam implementasinya. Pertama, memastikan keseimbangan partisipasi laki-laki dan perempuan (termasuk kelompok marginal) dalam proses perencanaan. Keseimbangan partisipasi peserta tidak hanya dalam hal jumlah, tetapi juga dalam proses pelaksanaan musyawarah yang menekankan adanya keseimbangan dinamika interaksi atau mengelola pola dominasi dan eksklusivitas antara peserta laki-laki dan perempuan (termasuk kelompok marginal) ketika menyampaikan pendapat dan membuat Keputusan.
Kedua, memastikan analisis gender dilakukan pada saat proses perencanaan. Representasi kehadiran kelompok perempuan dan kelompok marginal penting, lebih dari itu adalah masyarakat harus memahami situasi dan kebutuhan perempuan (termasuk kelompok marginal) agar dapat berperan dalam aktivitas penghidupan, terutama yang bersifat produktif (bidang ekonomi). Untuk memahami ini, pendekatan perencanaan penghidupan di desa dilakukan dengan cara mengidentifikasi perbedaan peran dan tanggung jawab, termasuk akses dan kontrol, serta dinamika relasi antara laki-laki dan perempuan (termasuk kelompok marginal) dalam aktivitas penghidupan.
Sementara itu, integrasi GESI pada program BangKIT juga diterapkan pada saat penyusunan kegiatan penghidupan di desa, pengintegrasian kegiatan penghidupan dengan rencana pembangunan desa, dan kegiatan pemantauan. Cara penerapannya sama yakni memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan kelompok marginal.
Bagaimana implementasi sejauh ini?
Integrasi GESI pada program BagKIT berhasil mengidentifikasi bagaimana akses, partisipasi, kontrol dan manfaat aktivitas penghidupan bagi perempuan. Kehadiran Mama Lidia Wora Wolu di kegiatan musyawarah perencanaan penghidupan merupakan bentuk partisipasi perempuan dalam proses pembangunan di desa. Secara keseluruhan, kegiatan musyawarah rencana penghidupan yang difasilitasi tim BangKIT di 70 desa Kabupaten SBD dan Kabupaten SBT pada 2023, telah berhasil melibatkan 3.053 orang yang 44,8 % nya (1,367 orang) adalah perempuan dan 14 diantaranya adalah peserta disabilitas.
Selain itu, kontrol dan akses perempuan terhadap sumber-sumber penghidupan juga dapat tergambar pada saat proses identifikasi aktivitas penghidupan (livelihood mapping). Di Kabupaten SBD misalnya, perempuan memiliki peran besar dalam menjaga perekonomian dan ketahanan pangan. Aktivitas menenun yang dianggap sebagai aktivitas sampingan, rupanya menjadi penopang ekonomi di saat-saat meretankan. Sementara untuk menjaga ketahanan pangan, keterampilan perempuan mengelola keuangan dan mencari alternatif sumber pangan menjadi koping untuk bertahan. Seperti yang disampaikan salah satu peserta musyawarah perencanaan penghidupan di Desa Kalaki Kambe, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten SBD - Mama Maria Bulu, yang mengandalkan kebun sayur di halaman rumah untuk makan sehari-hari saat gagal panen yang terjadi beberapa tahun akhir.
Meski perempuan di Kabupaten SBD dan SBT memiliki kontrol besar di ranah domestik (mengelola keuangan dan pangan), namun kontrol dan akses perempuan sangat terbatas di ranah publik. Akses dan kontrol dalam komunitas/kelompok misalnya, hasil identifikasi saat proses pemetaan kelembagaan menunjukkan masih terbatasnya akses dan kontrol perempuan dalam komunitas/kelompok. Tidak banyak perempuan terlibat dalam kelompok penghidupan (tani, tenun, ternak, dll), pun pemahaman mereka tentang peran dan manfaat kelembagaan di desa juga masih terbatas. Situasi ini tentu tidak menguntungkan bagi perempuan, seperti terbatasnya akses modal dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan.
Salah satu upaya yang dilakukan program BangKIT untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan di ranah publik (komunitas) adalah dengan mengajak mereka terlibat sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) penghidupan. Pokja penghidupan desa adalah perwakilan kelompok rumah tangga miskin dan kelompok penghidupan yang anggotanya hampir 50% adalah perempuan. Mereka adalah para champion yang mengawal kegiatan pengembangan penghidupan selama program berjalan dan kelak yang menjaga keberlanjutan. Keterlibatan menjadi anggota Pokja penghidupan akan membuka kesempatan bagi perempuan untuk memiliki kontrol (terlibat dalam pengambilan keputusan) dalam pengembangan aktivitas penghidupan di desa.
Pendekatan GESI pada program BangKIT juga merupakan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat (terutama laki-laki) bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dalam pembangunan. Masih banyak laki-laki yang beranggapan bahwa peran perempuan dalam aktivitas produktif (ekonomi) sangat rendah. Sebagai contoh saat kegiatan musyawarah perencanaan penghidupan di Desa Magho Linyo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten SBD. Pada saat peserta perempuan mengemukakan keinginan untuk mengembangkan usaha tenun, ada satu peserta laki-laki yang menganggap bahwa perempuan malas atau tidak serius. Pernyataan tersebut didasari dari lamanya waktu yang biasa dibutuhkan perempuan dalam menyelesaikan satu lembar kain tenun. Diskusi pun semakin mendalam ketika perempuan menyatakan bahwa kesibukan mengurus anak, rumah, dan berkebun menyebabkan mereka harus pandai mengelola waktu dan menyisihkan 1-2 jam dalam sehari untuk menenun. Proses diskusi seperti ini sangat baik agar semua pihak dapat memahami kondisi yang dihadapi perempuan sehari-hari sehingga perencanaan yang dibuat dapat mengakomodir kebutuhan perempuan dan laki-laki secara seimbang, termasuk kelompok marginal (kelompok adat, disabilitas, dan lainnya)
Upaya meningkatkan kesetaraan perempuan dalam aktivitas penghidupan memang membutuhkan waktu untuk berproses. Mengubah pola pikir masyarakat untuk melibatkan perempuan dan kelompok marginal adalah langkah utama. Proses tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat penghidupan bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya.
Dalam jangka panjang, upaya ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan. Hal tersebut senada dengan harapan masyarakat yang disampaikan dalam survey persepsi setelah mengikuti musyawarah perencanaan penghidupan desa. “Semoga dengan adanya program BangKIT, masyarakat bisa mendapat manfaat yang baik dalam hal pertanian, kelompok perempuan dan segala hal di dalam kegiatan desa,” begitu harapnya. (*)