Pengumpulan Data

Kajian rantai nilai sutra Sulawesi Selatan berlangsung lewat penelitian lapangan yang melibatkan wawancara mendalam, survei, pengamatan, dan kajian atas kepustakaan yang dihimpun dari berbagai sumber. TPK mengunjungi tiga kabupaten, mewawancarai puluhan petani, belasan penenun, sejumlah pedagang dan pengusaha, serta perwakilan badan pemerintahan. Proses ini berlangsung selama tiga bulan, Oktober-Desember 2020, dengan jadwal yang fleksibel, di mana peneliti bisa datang bersamaan dengan yang lain, seorang diri, atau dalam kelompok kecil, sesuai kesediaan waktu setiap anggota TPK.
Karena penelitian lapangan dilakukan sebagai kerja tim, koordinasi intensif di antara para anggota tim menjadi sangat penting. Kerja koordinasi ini sangat terbantu oleh kehadiran aplikasi whatsapp group, yang memungkinkan seluruh tipe komunikasi berlangsung kapan pun TPK butuhkan. Dari pertukaran insight yang tiba-tiba muncul di lapangan, tanya-jawab mengenai logistik dan keberadaan anggota TPK lain, menyepakati tempat dan jadwal bertemu di lapangan, sampai berbagi informasi tentang lokasi dan informan tertentu atau sekadar berbagi foto untuk menjawab pertanyaan anggota Tim lain, seluruhnya bisa berlangsung kapan pun ketika muncul kebutuhan. Model komunikasi ini juga bisa menghindari tumpang tindih pekerjaan (mewawancarai informan yang sama dengan instrumen yang sama), atau sebaliknya kekosongan informasi karena informan kunci tertentu luput diwawancarai.
Pengumpulan data dan dokumen resmi dari organisasi-organisasi pemerintahan daerah, di level kabupaten, bisa menemui kendala karena beberapa hal semisal sistem penyimpanan data yang merumitkan pencarian, volume data yang dibutuhkan cukup besar, atau data memang tidak tersedia namun peneliti menerima respons yang lamban. Di titik ini, kehadiran staf Bappelitbangda dalam TPK, yang mengetahui jalur dan mekanisme permintaan dokumen dari organisasi-organisasi pemerintahan, menjadi sangat penting.
Sementara itu, pengumpulan data dari warga desa akan sangat terbantu oleh kehadiran organisasi yang mengetahui cara-cara efektif menemukan sumber-sumber informasi dari kelompok masyarakat setempat. Dalam kasus kajian rantai nilai sutra, penelitian lapangan terbantu oleh kehadiran SRP Payo-Payo yang berpengalaman bekerja di desa-desa sehingga cukup tahu bagaimana informasi beredar di pedesaan. Sebagai contoh, menggunakan jaringannya, SRP Payo-Payo meminta bantuan seorang sekretaris desa yang kemudian mengontak koleganya di seluruh kabupaten lewat whatsapp group mereka, untuk memberitahu apakah di desa-desa mereka (pernah) ada petani yang terlibat dalam pemeliharaan ulat dan budidaya murbei. Demikian pula, SRP Payo-Payo mengirim tim survei yang terlatih bekerja di desa untuk melakukan survei partisipasi petani dalam budidaya murbei dan pemeliharaan ulat sutra. Cara-cara ini dapat meningkatkan mutu data survei yang dikumpulkan.  
Terakhir, keluwesan dalam jadwal penelitian lapangan bagi masing-masing anggota peneliti perlu mendapat perhatian. Para anggota tim peneliti biasanya orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan rutin. Jadwal luang mereka untuk penelitian lapangan biasa berbeda-beda. Keluwesan ini bisa membantu peneliti menetapkan jadwal pribadi untuk kajian ini, dan menyiapkan diri sebelum ke lapangan semisal mengerjakan seluruh pekerjaan lain yang perlu diselesaikan sehingga mereka bisa bekerja dengan tenang.
 
Penulisan Laporan, Review, dan Presentasi Laporan
Tahapan ini terdiri dari kerja analisis data, penulisan laporan, dan beberapa kali diskusi dengan TPM untuk meminta masukan dan kritik atas hasil sementara kajian. Di sepanjang proses kajian rantai nilai sutra Sulawesi Selatan, TPK melaksanakan melakukan empat kali presentasi kepada TPM untuk mendiskusikan desain dan instrumen penelitian. Ini dilakukan untuk memastikan mutu rancangan dan instrumen penelitian sebelum ke lapangan. TPK kemudian dua kali menyajikan naskah laporan sepulang dari lapangan. Kedua presentasi ini berguna untuk mendengar masukan-masukan TPM untuk revisi laporan.

Di sepanjang tahapan ini beberapa pembelajaran bisa kita peroleh. Pertama, sejak penyusunan desain kajian, sebaiknya draft kerangka (outline) laporan sudah dibuat. Di sini, kehadiran staf Bappelitbangda Sulawesi Selatan, atau organisasi pemerintahan sejenis, sangat penting. Mereka biasanya mengetahui secara terperinci outline laporan resmi yang sudah dibuat sesuai Permendagri terkait, dan berpengalaman menerapkannya dalam penelitian.

Kedua, lalu lintas informasi akan berseliweran cukup deras dalam tahapan penulisan laporan. Setiap anggota tim akan menyajikan hasil temuan dan analisisnya kepada seluruh tim. Dalam situasi dikejar tenggat, dan dalam kasus ini kesulitan bertemu tatap muka karena pandemi COVID-19, lalu lintas informasi semacam ini berisiko menghasilkan sejumlah hambatan. Hambatan pertama ialah kebingungan di antara anggota tim yang bisa terjadi karena adanya temuan dan analisis yang kontradiktif oleh anggota tim berbeda; atau gaya penulisan laporan yang berbeda karena perbedaan sifat data yang dihimpun, atau perbedaan tradisi penulisan yang akrab bagi anggota tim berbeda. Kebingungan juga bisa muncul karena satu atau lebih peneliti belum sempat merangkum temuan dalam bentuk yang sesuai dengan rumusan poin-poin pertanyaan penelitian.

Soal kedua yang bisa timbul dari lajunya pertukaran informasi ini ialah ketidaklengkapan informasi. Bolongnya informasi bisa terjadi karena sebagian temuan dan analisis spesifik luput dihadirkan ketika dibutuhkan karena tertumpuk oleh informasi lain, penyajinya mungkin sedang berhalangan hadir, atau bisa jadi data yang dibutuhkan memang belum dihimpun secara lengkap.

Isu ketiga yang bisa tercipta oleh tumpukan informasi adalah kesulitan melakukan abstraksi. Dibutuhkan kekayaan kosa kata untuk bisa merangkum temuan dan analisis dari seluruh anggota Tim. Setiap anggota bisa saja menggunakan istilah dan perspektif berbeda, karena itu dibutuhkan abstraksi berupa konsep atau deskripsi analitis yang bisa merangkul keluasan dan keanekaragaman analisis yang disodorkan setiap peneliti.

Untuk mengatasi berbagai isu tersebut dibutuhkan setidaknya satu kali pertemuan langsung, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi. Pertemuan ini sangat penting untuk menghimpun temuan, mendiskusikan kontradiksi-kontradiksi dalam temuan, mengidentifikasi data yang belum dihimpun atau belum dirangkum secara sistematis. Pertemuan ini juga berguna untuk menetapkan agenda kerja selanjutnya serta membagi pekerjaan. Sebagai contoh, setelah TPK berkumpul di akhir masa penelitian lapangan, mereka menemukan bahwa TPK masih membutuhkan survei pasar untuk menentukan beraneka aspek dari konsumsi produk-produk sutra Sulawesi Selatan. Karena itu, seorang anggota tim segera menyusun angket berbasis online. Hasil survei ini akhirnya sangat berguna untuk menjelaskan situasi terakhir sektor hilir rantai nilai sutra Sulawesi Selatan.
Akhirnya, ketiga, tim peneliti sebaiknya menetapkan satu anggota sebagai orang yang merangkum seluruh hasil temuan dan analisis. Hal ini berguna agar alur tulisan, rasa bahasa laporan menjadi konsisten sehingga laporan lebih mudah dibaca. Proses review oleh TPM akan berjalan lebih lancar bila laporan ditulis dengan baik. Diskusi dengan TPM akan lebih banyak membahas substansi hasil kajian daripada kelemahan teknis tulisan. Dengan demikian, TPK akan mendapatkan banyak masukan berharga dari TPM.

 Menuju Pembentukan Kebijakan
Pada tahap akhir revisi laporan kajian, TPK menyajikan hasil kajian kepada TPM dan pihak-pihak terkait untuk sekali lagi menerima masukan dari perspektif lebih luas—dan sekali lagi merevisi laporan berdasarkan masukan tersebut. Selain untuk menimba masukan, presentasi terakhir ini juga berperan mensosialisasikan hasil kajian kepada lebih banyak pihak, sekaligus membangun rasa kepemilikan mereka terhadap hasil kajian. Sosialisasi ini cukup berhasil mengajak keterlibatan pihak-pihak terkait untuk mendukung penerjemahan rekomendasi kajian ke dalam kebijakan.

Membangun komitmen pihak-pihak terkait lewat presentasi hasil kajian terbukti lumayan berhasil dengan terwujudnya beberapa tindak lanjut dari rekomendasi—setidaknya sampai tulisan ini dibuat. Di dalam pemerintahan provinsi sendiri beberapa rekomendasi hasil kajian seperti pembentukan Gugus Tugas mengembalikan kejayaan sutra Sulawesi Selatan tengah berjalan. SK Gugus Tugas kini sedang menunggu penandatangan oleh pelaksana tugas gubernur. Demikian pula, rekomendasi penyusunan aturan labelisasi sutra alam untuk melindungi para penenun dan konsumen juga sedang dibuat. Selain itu, dua kali diskusi bersama Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah berlangsung untuk mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Provinsi menindaklanjuti hasil kajian.

Dari rangkaian proses ini beberapa hal bisa kita tarik sebagai bahan belajar.
Secara umum, TPK perlu membuat dua jenis presentasi hasil penelitian, mengikuti tujuan masing-masing: penyajian kepada TPM, dan kepada pihak-pihak terkait dalam tindak lanjut kebijakan. Penyajian kepada TPM perlu diiringi dengan pengiriman file lengkap laporan, sejauh yang rampung ketika laporan diserahkan kepada TPM. TPK juga perlu membuat bahan tayang (bisa dalam bentuk power point presentation atau aplikasi lainnya yang relevan). Karena penyajian kepada TPM lebih bertujuan untuk meminta masukan-masukan kritis atas naskah laporan, bahan tayang yang TPK buat harus dengan lengkap menampilkan poin-poin utama dari analisis dan rekomendasi. Rumusan perlu dibuat dengan jelas dan sistematis agar diskusi bersama TPM lebih banyak membahas analisis temuan dan rekomendasi, serta konsistensi antara rancangan dan kerangka kerja penelitian dengan temuan dan rekomendasi tersebut, ketimbang menghabiskan waktu beraneka pernik tentang teknik penulisan ilmiah.

Sementara itu, presentasi kepada pihak-pihak terkait akan lebih efektif bila dibuat secara ringkas, langsung ke inti persoalan-persoalan paling penting, serta deretan rekomendasi yang paling penting untuk menghadapi rangkaian persoalan tersebut. Bahasanya mesti jelas dan akrab bagi pemirsa umum, sebisa mungkin menghindari konsep-konsep yang hanya dikenali oleh para akademisi dari disiplin tertentu saja. Demikian pula, akan lebih baik bila diagram, tabel, atau bentuk infografis lain yang disajikan juga sudah dalam bentuk yang sudah disederhanakan, menghindari gambar yang memuat sangat banyak variabel hingga pada tingkat yang menyulitkan pemirsa untuk mengikuti dan penyaji menjelaskannya.
Tentu saja, penyajian semacam ini dibuat bukan untuk menyederhanakan persoalan, tetapi untuk menarik minat para pemirsa untuk mengetahui lebih jauh—pada saat mana perincian yang tidak ada dalam bahan tayang bisa dihadirkan oleh penyaji. 

Rangkaian presentasi ini tentu belum bisa mendorong terwujudnya seluruh rekomendasi kajian. Kerja advokasi internal dan eksternal pemerintah untuk mendorong hasil kajian menuju kebijakan masih terus berlangsung. Presentasi-presentasi berikutnya mungkin masih akan menyusul.

Akhirnya, perubahan pimpinan, apalagi pucuk pimpinan, dalam organisasi pemerintahan bisa cukup berpengaruh dalam kelancaran upaya pembentukan kebijakan berbasis bukti. Dalam kasus ini, pergantian pucuk pimpinan (gubernur) membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjalin komunikasi dengan pejabat baru demi menyampaikan ulang hasil kajian, berikut rangkaian tindak lanjutnya—baik yang sudah terlaksana maupun yang sedang diusahakan. Sementara perubahan struktur pemerintahan (seperti penggabungan Bappeda dan Balitbangda menjadi Bappelitbangda) tidak dapat dikatakan membawa efek negatif karena saat itu pucuk pimpinan sudah punya pemahaman cukup mendalam terhadap upaya mewujudkan kebijakan berbasis penelitian bermutu.

Untuk mengatasi soal kelembagaan ini, yang bisa menghambat keberlanjutan upaya pembentukan kebijakan, satu atau lebih pihak, pemerintah maupun non pemerintah, perlu secara intensif mengawal tindak lanjut hasil kajian. Dalam kasus ini, Yayasan BaKTI menjalankan peran ini secara intensif. Selain terus mengawal pembuatan kebijakan yang tengah berlangsung, BaKTI sampai saat ini masih terus mengkoordinasikan upaya sosialisasi hasil kajian, baik kepada para pengambil kebijakan maupun masyarakat umum.
Sebagaimana disebut di atas, eksperimen ini masih terus berlanjut, namun sudah banyak pelajaran yang diperoleh dari proses panjang ini. Keberhasilan memilih tema kajian dalam proses agenda setting, desain kajian, hasil kajian dan rekomendasi kebijakan yang berhasil dirumuskan, keterlibatan para pihak di seluruh tahapan, dan berlanjutnya upaya untuk menghasilkan kebijakan berbasis pengetahuan, seluruhnya telah menghasilkan pelajaran berharga yang mungkin bisa diterapkan dalam usaha serupa di tempat-tempat lain.

Penulis adalah Anggota Tim Pelaksana Kajian Rantai Nilai Sulawesi Selatan