Ketika Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi sekitar 20 tahun silam, didasarkan pada harapan bahwa mendekatkan layanan kepada masyarakat dapat membuat layanan menjadi lebih baik. Namun, ketika tanggung jawab untuk penyediaan layanan dasar beralih dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, jenis tantangan dalam penyediaan layanan itu sendiri juga mengalami perubahan: dari meningkatkan ketersediaan layanan menjadi meningkatkan akses dan kualitas layanan tersebut. Tugas-tugas yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti membangun gedung sekolah dan klinik, serta merekrut guru dan tenaga kesehatan sebagian besar telah selesai dilakukan. 

Saat ini, daerah-daerah dihadapkan pada masalah yang lebih kompleks untuk diatasi. Tulisan ini akan membahas Program MELAYANI- Menguraikan Permasalahan Perbaikan Layanan Dasar di Indonesia – untuk memahami dengan lebih baik permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang dihadapkan pada tantangan layananan publik yang semakin rumit dan kompleks, dan bagaimana agar daerah mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

MELAYANI  mencoba mengatasi  tantangan-tantangan tersebut melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk memecahkan masalah tertentu yang mereka pilih terkait penyediaan layanan dasar, pada saat yang sama menguji pendekatan pengembangan kapasitas yang dapat ditingkatkan,  serta  mempelajari perubahan yang dimotori oleh daerah.

MELAYANI memberikan dukungan kepada  pemerintah kabupaten untuk memilih masalah/isu yang dianggap prioritas, dan membantu memastikan masalah yang dipilih relevan dengan konteks lokal. Dengan menjadikan isu prioritas sebagai basis analisa, ketimbang fokus pada sektor tertentu,  hal tersebut memungkinkan lebih banyak pihak untuk terlibat,  dan untuk identifikasi dan mobilisasi sumber daya baru. Selain itu, dengan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk lebih memahami masalah warganya, program ini memberikan alasan yang lebih jelas untuk stabilitas kebijakan dan komitmen pemerintah daerah.

Secara teknis, program ini mengadopsi pendekatan dari beberapa aliran pemikiran. Pendekatan PDIA (Problem Driven Iterative Adaptation) merupakan basis utama dalam program ini, ditambah dengan aliran pemikiran lain seperti  Deliverology, dan pengalaman dalam mengimplementasikan program sebelum MELAYANI, Pendekatan Rapid assesment and Action Plan.  Diagram di bawah ini menunjukkan  siklus yang diikuti pemerintah daerah serta  bagaimana fasilitator MELAYANI mendukung mereka di sepanjang siklus tersebut.

Siklus program MELAYANI
 

Bagaimana agar membantu pemerintah daerah?

Pengalaman MELAYANI menunjukkan bahwa pemerintah daerah memang memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi dan menanggapi masalah pemberian layanan dasar. Dengan berfokus pada masalah yang harus dipecahkan (ketimbang mengkaji program atau kategori anggaran tertentu), kabupaten-kabupaten melakukan identifikasi dan berupaya untuk mengatasi tantangan/persoalan yang sering tidak terlihat karena ditutupi oleh mekanisme perencanaan dan penganggaran rutin, seperti hambatan administratif atau masalah manajemen. Masalah-masalah tersebut dapat secara signifikan mengganggu kinerja. Walaupun tidak memakan banyak biaya, namun untuk menanganinya membutuhkan perubahan kemauan politik (political will) dari pemerintah atau pengambil kebijakan.

Meskipun begitu, kemauan politik tidak mesti disamakan dengan kepemimpinan semata. Dalam beberapa kasus, perubahan kecil dalam hal kemauan atau pendekatan birokrat kunci sama pentingnya (bahkan lebih) untuk mengubah tata cara implementasi yang tidak efektif atau mengatasi berbagai tantangan koordinasi.

Perubahan-perubahan ini didorong paling efektif oleh bukti lokal yang dikumpulkan oleh aktor lokal (pemerintah) sendiri. Sebagai contoh, di Kabupaten Belu di NTT, seorang anggota yang tergabung dalam tim pemerintah daerah yang bekerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan mengkaji korelasi antara sertifikasi guru dan nilai ujian siswa. Awalnya tim percaya bahwa guru yang tidak bersertifikat menyebabkan kinerja yang rendah, tetapi kurangnya korelasi antara kedua hal tersebut mendorong tim untuk menggali lebih dalam masalah di ruang kelas dan sekolah. Temuan mereka menunjukkan bahwa sekolah yang berkinerja lebih baik memberikan dukungan yang lebih baik kepada guru-guru melalui pengawasan dan umpan balik yang jelas oleh kepala sekolah, pertemuan rutin yang berfokus pada masalah kelas (bukan administrasi), dan menggunakan kelompok kerja (Pokja) tingkat sekolah di mana guru dapat saling mendukung satu sama lain. Mereka mengidentifikasi peluang lebih lanjut untuk dukungan melalui kelompok kerja lintas sekolah dan meningkatkan keterlibatan pengawas sekolah di tingkat kecamatan. Hal ini kemudian memengaruhi Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Belu, yang memiliki kendali atas sejumlah pelaksanaan keputusan, termasuk bagaimana membuat kelompok kerja berjalan dalam mendukung guru dan bagaimana pelatihan-pelatihan dilakukan.

Menyajikan gambaran pembelajaran positif yang dilakukan daerah penting untuk membantu aktor pemerintah daerah percaya bahwa mereka dapat berbuat lebih baik. Contoh-contoh ini sangat penting untuk membangun dukungan untuk perubahan dengan membantu aparatur pemerintah daerah melihat potensi perubahan yang terwujud.

Meskipun program ini menunjukkan bahwa perubahan di tingkat lokal (dan dimotori oleh daerah) adalah mungkin terjadi, pentingnya peran fasilitator tidak bisa dianggap remeh, begitu juga dengan jumlah dukungan yang mereka butuhkan. Menemukan fasilitator yang memiliki kapasitas untuk membantu tim pemerintah daerah menemukan jalan yang seringkali melalui proses analisa yang sulit adalah sebuah tantangan tersendiri.  Mentor dari Bank Dunia mendukung para fasilitator selama program ini berlangsung, dan meskipun kapasitas mereka turut mengalami peningkatan, program-program serupa di masa depan akan terus perlu mendukung pengembangan kapasitas fasilitator jika ingin diimplementasikan pada skala yang lebih besar.

Terakhir, penting untuk melihat perubahan agar dapat lebih jauh mendukung pertumbuhan lokal. Meskipun terlalu dini untuk melihat perubahan dalam nilai tes siswa sebagai hasil dari dukungan MELAYANI, aparatur pemerintah daerah, terutama staf Dinas Pendidikan, sekarang semakin menggunakan  Pendekatan Penyelesaian Masalah. Berbekal pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang mereka hadapi, dan kesadaran bahwa tidak ada jawaban tunggal untuk keberhasilan, mereka melihat secara keseluruhan  portofolio pelatihan, dukungan untuk kelompok kerja (Pokja), manajemen pengawas sekolah dan lebih banyak lagi cara-cara yang dapat mereka lanjutkan untuk ditingkatkan.

Artikel ini bersumber dari: https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/bekerja-sama-dengan-pemerintah-daerah-untuk-meningkatkan-penyediaan-layanan-dasar