Tata Kelola Pemerintahan

Jumlah Artikel : 226

Foto: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 171 | Mei - Juni 2020

Kebijakan publik merupakan sebuah proses politik dimana pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu atau tidak sama sekali (Dye, 2005) . Dalam proses perumusan kebijakan, para pengambil kebijakan baik eksekutif maupun legislatif melakukan komunikasi dan negoisasi dalam menentukan sikap mereka dalam merespon atau mengantisipasi berbagai permasalahan....

Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 171 | Mei - Juni 2020

Suhu siang itu di Kampung Margajaya cukup membuat gerah. Matahari seperti memanggang kampung transmigran di Distrik Uwapa ini. Tidak begitu banyak pepohonan rindang yang tumbuh di tengah kampung. Di lahan-lahan kosong atau halaman masjid yang luas, rerumputan meranggas. Kampung mulai dimasuki transmigran pada tahun 1990, saat Distrik Uwapa masih bagian...

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 170 | April - Mei 2020

Program MAMPU – BaKTI telah berjalan selama kurang lebih enam tahun sejak 2013. Banyak pembelajaran penting yang dipetik dari pengalaman menjalankan program ini. Tidak sedikit capaian yang juga membanggakan dan penting untuk terus dilanjutkan dan direplikasi oleh pemerintah kabupaten dan kota tempat di mana kegiatan-kegiatan Program MAMPU-BaKTI...

Foto: Dok. Program KOMPAK-LANDASAN Fase II
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 170 | April - Mei 2020

Bagi peserta workshop pendampingan perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung atau RPJMK sudah akrab ditelinga. Namun tak seorang pun tahu bagaimana dokumen tersebut disusun. Kampung yang dikepalai oleh Samuel Waromi ini memang belum memiliki RPJMK sejak masa pemerintahannya pada 2017. Perjalanan kepemimpinannya selama tiga tahun ini...

Foto: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 170 | April - Mei 2020

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dalam rangka pembangunan dan pemerataan daerah. Kebijakan mengenai desentralisasi fiskal ini diyakini mampu mempercepat proses pembangunan serta mengurangi kesenjangan...

Dok. Program KOMPAK-LANDASAN Fase II
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 169 | Maret - April 2020

Jalanan beraspal. Berbagai kendaraan lalu lalang. Sejak dulu kampung yang terletak di perlintasan utama Kabupaten Manokwari Selatan ini terkenal ramai. Kampung tertua kedua di Distrik Oransbari itu merupakan bekas perkampungan pekerja perusahaan kayu (Houtbedrijf) di era 1957. Di sini bahkan masih berdiri dua rumah barak peninggalannya, atau dikenal...

Nurdin Abdullah melakukan panen talas Satoimo bersama para petani di Pinrang <br> Sumber: Dok HMS Bantaeng.
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 169 | Maret - April 2020

Boleh jadi Sulawesi Selatan, adalah yang pertama di Indonesia, menginisiasi  agenda kebijakan berbasis pengetahuan,  setelah dipilih  sebagai pilot project oleh Knowledge Sector Initiative (KSI). Pilot ini  menerapkan siklus lengkap dalam proses penyusunan kebijakan berbasis bukti, suatu agenda kebijakan prioritas daerah akan didukung melalui sebuah...

Foto: Yusuf Ahmad/KOMPAK
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 169 | Maret - April 2020

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui desentralisasi kewenangan. Untuk melaksanakan urusan rumah tangga ini, khususnya...

Proses pencairan dana BANGGA Papua oleh petugas pembayaran dari Bank Papua
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 168 | Februari - Maret 2020

Puluhan ibu duduk dengan rapi di teras gereja, tidak jauh dari dermaga di Kampung Nakai, Distrik Pulau Tiga, Kabupaten Asmat. Sebagian besar ibu membawa anak-anak berusia empat tahun atau lebih muda. Tidak sedikit ibu yang datang membawa bayi. Suara anak-anak yang bermain bersahutan dengan suara bayi yang menangis. Sesekali ibu-ibu itu menenangkan...

Foto: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 168 | Februari - Maret 2020

Apakah wilayah gunung dan pegunungan adalah tergolong sumberdaya alam di tanah air? Tentu saja terlalu naif untuk menyangkalnya. Tetapi potensi sebagai sumberdaya alam gunung lebih banyak disubordinasikan pada hutan. Kehutanan lebih banyak menjadi perhatian dibandingkan dengan kegunungan. Bahkan terkesan memanfaatkan potensi gunung dan menjaga ekosistem...

Submission Agreement

Terimakasih atas  ketertarikan Anda untuk mengirimkan artikel ke BaKTINews. Dengan menyetujui pernyataan ini, Anda memberikan izin kepada BaKTINews untuk mengedit dan mempublikasikan artikel Anda di situs web dan situs afiliasinya, dan dalam bentuk publikasi lainnya.
Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.  Redaksi akan mempromosikan artikel Anda melalui situs kami dan saluran media sosial kami.
Dengan mengirimkan artikel Anda ke BaKTINews dan menandatangani kesepakatan ini, Anda menegaskan bahwa artikel Anda adalah asli hasil karya Anda, bahwa Anda memiliki hak cipta atas artikel ini, bahwa tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk ini, dan bahwa konten Artikel Anda tidak mencemarkan nama baik atau melanggar hak, hak cipta, merek dagang, privasi, atau reputasi pihak ketiga mana pun.

Anda menegaskan bahwa Anda setidaknya berusia 18 tahun dan kemampuan untuk masuk ke dalam kesepakatan ini, atau bahwa Anda adalah orang tua atau wali sah dari anak di bawah umur yang menyerahkan artikel.
 
Satu file saja.
batasnya 24 MB.
Jenis yang diizinkan: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.