Tata Kelola Pemerintahan
Jumlah Artikel : 241
Berita utama yang dimuat Kompas (28/10/20) tentang peran Bappenas sebagai clearing house. Diungkapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas saat memantau upaya percepatan pembangunan Provinsi Jawa Barat. Setidaknya, istilah clearing house merupakan inovasi peran yang sementara diemban Bappenas saat ini. Suatu istilah yang lazimnya digunakan oleh institusi...
“Gagal dalam membuat perencanaan artinya merencanakan kegagalan.”
Musa Kamudi, Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Manokwari Selatan saat tengah memberi sambutan pada kegiatan Workshop Sinergi Perencanaan di Distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan pada Oktober 2020 lalu.
Perencanaan memberikan...
Munculnya virus Corona telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Dilansir melalui Warldometer, terhitung 48.589.395 positif, 34.792.699 sembuh, dan 1.233.216 hingga Kamis malam (Worldometer, 05/11/2020). Virus ini menyebar dengan begitu cepat dan hal ini berdampak kepada semua sektor terutama sektor pendidikan.
Kondisi yang...
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk dunia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs Nasional) hingga ke tingkat desa, Kementerian Desa...
Bulan September 2019 jadi bulan yang menyedihkan untuk sebagian orang di Kota Agats, Ibukota Kabupaten Asmat, Papua. Dini hari sekitar pukul 02:30 WIT di tanggal 17 September 2019, api berkobar di salah satu sudut kota yang kerap dijuluki Kota di Atas Lumpur itu. Sang jago merah dengan cepat melahap ratusan rumah. Tercatat ada 110 kios dan rumah yang...
Pandemi COVID-19 berdampak luas, menyentuh semua lini kehidupan sosial, ekonomi. Tidak terkecuali dunia riset, pun ikut terimbas, khususnya penelitian bidang ilmu sosial dan humaniora, yang aktifitas penelitiannya bersentuhan langsung dengan manusia. Lalu, bagaimana pelaku riset bidang ilmu sosial dan humaniora merespon ini, dalam penantian vaksin COVID-...
Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terlihat dari semakin meningkatnya secara signifikan besaran APBD Kota Makassar dan bertambahnya program dan kegiatan pada seluruh SKPD setiap tahunnya.
Beban kerja pengawasan yang dilakukan dari tahun ke tahun akan semakin meningkat. Apalagi...
Pencatatan sipil merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional. Sistem dan layanan pencatatan sipil memberikan warga identitas hukum sekaligus menjadi sumber data utama berbagai peristiwa penting kehidupan di suatu negara. Bagi masyarakat, kepemilikan dokumen identitas hukum terkait dengan kesempatan...
Omnibus Law sudah diterapkan di Amerika Serikat dan Kanada mulai tahun 1880-an. Di Asia Tenggara ada Vietnam dan Filipina yang telah menerapkan konsep UU Sapu Jagat ini. tirto.id-Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat menjadi perbincangan hangat di Indonesia usai DPR, DPD, dan perwakilan pemerintahan Jokowi menyetujui agar Omnibus Law RUU Cipta Kerja...
Beberapa waktu setelah pandemi COVID-19 membuka luas ruang-ruang virtual, Yayasan BaKTI melakukan beberapa penyesuaian upaya terkait diseminasi informasi terutama terkait pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Salah satu bentuk dari upaya diseminasi informasi itu, adalah dengan memindahkan Diskusi Inspiratif BaKTI, ke dalam ruang virtual yaitu...