Edisi 164 | September - Oktober 2019

Tata Kelola Pemerintahan

Kepala Distrik Teluk Kimi memiliki tekad kuat mewujudkan terbangunnya Sistem Administrasi dan Informasi Distrik (SAID). Tapi syaratnya cukup berat, 5 kampung di Distrik Teluk Kimi harus menyelesaikan terlebih dulu Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) mereka.   Dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan, dan SOP Puskesmas juga harus lengkap. Demikian juga dokumen-dokumen sekolah harus...

Penulis :

Tujuh belas tahun yang lalu, Indonesia mengawali desentralisasi yang dilakukan secara besar-besaran. Hanya dalam waktu singkat, tanggung jawab untuk melaksanakan banyak layanan publik  dialihkan ke pemerintah daerah. Ini dilakukan dengan harapan bahwa desentralisasi akan menciptakan pemerintah daerah yang lebih dinamis dan responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat setempat....

Penulis : Suyoto , Karrie Mclaughlin
Dulu mengurus izin usaha menjadi masalah bagi masyarakat Bojonegoro, tetapi sekarang sudah jauh lebih mudah. <br> Foto: Jerry Kurniawan/World Bank

Ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan merupakan yang terbesar di Indonesia timur. Volume ekspor tahun 2017 mencapai 113.472 ton, dengan total nilai ekspor sebesar US$ 194,1 juta (Badan Pusat Statistik, 2018). Negara tujuan ekspor produk perikanan Sulsel antara lain Belanda, Jerman, Inggris, Rusia, USA, China, Afrika, Jepang, Korea, Vietnam dan negara asia lainnya. Produk unggulan...

Penulis : Siti Zaleha Soebarini
Ilustrasi: Frans Gosali/Yayasan BaKTI

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Data yang menggambarkan realita kehidupan perempuan dan anak Maluku di tahun 2018 dan hingga pertengahan 2019  memperlihatkan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku. Kekerasan seksual terhadap Anak menempati posisi tertinggi disusul Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kerangka penegakan Hak Asasi Manusia dan mandat konstitusi, negara wajib mengambil semua langkah...

Penulis : Lusi Peilouw

Ekonomi

Sejak bergesernya cara pandang ketahanan pangan dari FAA (Food Availability Approach) ke FEP (Food Entitlement Paradigm) secara konkrit, implementasinya perlu terdesentralisasi secara lebih mendasar. Tanggung jawab sudah sepatutnya diletakkan pada fungsi pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Keotonomian dalam penyelenggaraan...

Penulis : A.M. Sallatu
Foto: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

Submission Agreement

Terimakasih atas  ketertarikan Anda untuk mengirimkan artikel ke BaKTINews. Dengan menyetujui pernyataan ini, Anda memberikan izin kepada BaKTINews untuk mengedit dan mempublikasikan artikel Anda di situs web dan situs afiliasinya, dan dalam bentuk publikasi lainnya.
Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.  Redaksi akan mempromosikan artikel Anda melalui situs kami dan saluran media sosial kami.
Dengan mengirimkan artikel Anda ke BaKTINews dan menandatangani kesepakatan ini, Anda menegaskan bahwa artikel Anda adalah asli hasil karya Anda, bahwa Anda memiliki hak cipta atas artikel ini, bahwa tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk ini, dan bahwa konten Artikel Anda tidak mencemarkan nama baik atau melanggar hak, hak cipta, merek dagang, privasi, atau reputasi pihak ketiga mana pun.

Anda menegaskan bahwa Anda setidaknya berusia 18 tahun dan kemampuan untuk masuk ke dalam kesepakatan ini, atau bahwa Anda adalah orang tua atau wali sah dari anak di bawah umur yang menyerahkan artikel.
 
Satu file saja.
batasnya 24 MB.
Jenis yang diizinkan: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.