Tata Kelola Pemerintahan

Jumlah Artikel : 232

Foto: Dok. William & Lily Foundation
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 206 | April 2023

Di Kabupaten Sumba Barat Daya, pendidikan masih menjadi pekerjaan panjang yang membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Salah satu permasalahan pendidikan terbesar yang dihadapi oleh para tenaga pendidik di Sumba Barat Daya adalah kemampuan literasi dan numerasi para siswa. Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) yang diadakan oleh Pusmenjar...

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 206 | April 2023

Tantangan Naiknya harga pangan menyebabkan mereka yang hidup di bottom level dalam hirarki distribusi pendapatan, benar- benar mengalami kesulitan. Inflasi pangan memiliki dampak yang sangat buruk pada keluarga miskin. Orang miskin di negara-negara berpenghasilan rendah menghabiskan sekitar dua pertiga dari sumber daya mereka untuk makanan, sehingga...

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 206 | April 2023

Menteri Pendidikan (Mendikbudristek) Nadiem Makarim awal tahun ini memaparkan hasil Asesmen Nasional 2021 – sistem evaluasi capaian dan kualitas pembelajaran yang menggantikan Ujian Nasional (UN). Hasilnya, dari 6,5 juta murid kelas 5, 8, dan 11 yang terlibat, separuh berkompetensi literasi kurang dan dua pertiga berkemampuan numerasi...

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 205 | Maret 2023

“Jangan minum air dingin usai makan agar tidak kena penyakit jantung.” “Vaksin HPV menyebabkan menopause dini.” “Cek gula darah gratis sebabkan penularan virus HIV.”   Demikianlah sejumlah informasi hoaks mengenai kesehatan. Di era digital saat ini, di mana akses untuk terhubung ke internet kian mudah, masyarakat akan semakin mudah pula terpapar...

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 205 | Maret 2023

Diakui atau tidak diakui, wilayah administratif Kota Pare-Pare sejatinya menghadapi keterbatasan untuk mampu lebih jauh mengembangkan skala pembangunannya. Daya dukung sumberdaya alam dan sumberdaya manusia pun juga terbatas. Apalagi kondisi topografinya ikut membatasi gerak langkah pengembangan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, nampaknya tidak ada...

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 205 | Maret 2023

Perubahan iklim menjadi isu yang krusial saat ini. Di tengah meningkat pesatnya aktivitas pembangunan, dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat mulai terasa. Salah satu bentuknya ialah pencemaran udara.

Sebuah studi di tahun 2018 dari Health Canada menggunakan metode pengumpulan data baru yang disebut Global Exposure Mortality Model (GEMM)...

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 204 | Februari 2023

Perekonomian Sulawesi Selatan sedang dalam masa transisi. Seperempat dari populasinya yang berjumlah hampir sembilan juta adalah kalangan muda, berusia antara 16 - 30 tahun, dengan banyak yang tinggal di daerah pedesaan. Namun, wilayah-wilayah ini sedang mengalami perubahan besar di bidang agraria di mana produktivitas pertanian menurun, pewarisan tanah...

Rumah berbahan dasar bambu di desa Salut, Lombok Utara, NTB <br> FOTO/Wikicommon
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 204 | Februari 2023

Rumah Berbahan Bambu Sebagai Alternatif  Hancurnya ribuan rumah akibat gempa seketika kembali memunculkan pertanyaan: desain rumah seperti apa yang tahan gempa? Berbagai alternatif telah ditawarkan, termasuk model rumah tradisional di Indonesia. Namun, salah satu alternatif yang kini cukup banyak dibahas adalah penggunaan bambu sebagai pengganti...

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 203 | Januari 2023

Ableisme (ableism) atau abelisme adalah prasangka atau perlakuan diskriminatif terhadap Difabel atau Disabilitas. Istilah Ableisme pertama kali digunakan secara tertulis pada 1986 oleh Council of the London Borough Haringey dalam siaran pers. Sebagai konsep, Ableisme memang belum lama digunakan, namun sejarah abelis atau ableis telah ada jauh sebelumnya...

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 203 | Januari 2023

“Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak”

Begitulah bunyi dari Universal Declaration of Human Rights (UHDR) pada pasal yang ke-1 yang diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 lalu. Bunyi Pasal 1 dalam dokumen UHDR tersebut kini menjadi acuan dasar PBB dalam menetapkan tema peringatan hari HAM sedunia...

Submission Agreement

Terimakasih atas  ketertarikan Anda untuk mengirimkan artikel ke BaKTINews. Dengan menyetujui pernyataan ini, Anda memberikan izin kepada BaKTINews untuk mengedit dan mempublikasikan artikel Anda di situs web dan situs afiliasinya, dan dalam bentuk publikasi lainnya.
Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.  Redaksi akan mempromosikan artikel Anda melalui situs kami dan saluran media sosial kami.
Dengan mengirimkan artikel Anda ke BaKTINews dan menandatangani kesepakatan ini, Anda menegaskan bahwa artikel Anda adalah asli hasil karya Anda, bahwa Anda memiliki hak cipta atas artikel ini, bahwa tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk ini, dan bahwa konten Artikel Anda tidak mencemarkan nama baik atau melanggar hak, hak cipta, merek dagang, privasi, atau reputasi pihak ketiga mana pun.

Anda menegaskan bahwa Anda setidaknya berusia 18 tahun dan kemampuan untuk masuk ke dalam kesepakatan ini, atau bahwa Anda adalah orang tua atau wali sah dari anak di bawah umur yang menyerahkan artikel.
 
Satu file saja.
batasnya 24 MB.
Jenis yang diizinkan: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.