Lima puluh satu persen dari dari 13.232 desa tertinggal di Indonesia berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dimana masyarakatnya lebih bergantung pada mata pencaharian berbasis sumber daya alam dan lebih rentan terhadap guncangan iklim. Masyarakat di KTI, rata-rata lebih terpencil, kurang terintegrasi secara ekonomi dengan pusat perkotaan, dan memiliki lebih sedikit peluang untuk mendapatkan penghasilan alternatif dibandingkan di Indonesia bagian barat.
Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) didukung Pemerintah Jepang melalui Japan Social Development Fund (JSDF) memulai Program “Indonesia Inclusive Livelihoods for Poor Rural Communities in Eastern Indonesia” atau Pengembangan Penghidupan Masyarakat yang Inklusif di Perdesaan Kawasan Indonesia Timur (BangKIT). Program BangKIT adalah program kerjasama Bank Dunia dengan Yayasan BaKTI yang bermitra dengan pemerintah desa dan kabupaten di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, dan Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Wilayah sasaran Program BangKIT adalah desa-desa yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap ancaman perubahan iklim, tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat ketahanan/kapasitas adaptif yang rendah, dan tidak ada batas signifikan dalam aksesibilitas terkait konflik di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku dan Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dalam pelaksanaannya, program BangKIT bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya peningkatan penghidupan masyarakat desa yang dihasilkan melalui mekanisme perencanaan berbasis masyarakat yang partisipatif dan terintegrasi dengan sistem perencanaan desa. Program BangKIT bekerja dengan menggunakan pendekatan inklusif dan melibatkan seluruh masyarakat untuk memperkuat ekonomi desa dan sistem pangan.
Program BangKIT diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintah desa dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan pengembangan mata pencaharian, memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam mendukung dan memfasilitasi upaya pengembangan mata pencaharian di desa serta mengembangkan mekanisme yang praktis bagi masyarakat untuk merencanakan pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat desa.
Pada tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2023 di hotel Aston Makassar dilaksanakan workshop yang menandai dimulainya program BangKIT. Workshop dihadiri oleh perwakilan dari Bank Dunia dan Tim BangKIT BaKTI. Adapun tujuan dari workshop ini antara lain untuk, memfinalisasi desain program, rencana kerja dan anggaran tahunan termasuk mengidentifikasi potensi ruang lingkup kegiatan proyek berdasarkan komponen, desa sasaran dan penerima manfaat yang potensial, serta konsep pengaturan kelembagaan yang diusulkan dengan pemerintah kabupaten dan otoritas daerah lainnya di dua kabupaten sasaran. Dalam pertemuan ini juga disepakati desain rencana evaluasi untuk melihat dampak program serta menyepakati timeframe utama pelaksanaan program.
Sebagai langkah awal pelaksanaan Program, Yayasan BaKTI sebagai lembaga pelaksana yang bekerjasama secara erat melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah, telah melaksanakan koordinasi awal terkait teknis pelaksanaan program, target dan tujuan yang ingin dicapai, sasaran penerima manfaat, dan hal lainnya termasuk menerima umpan balik yang relevan dari pemangku kepentingan di dua lokasi program yakni di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku dan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT.
Pertemuan Koordinasi Program BangKIT di Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku
Pada Selasa 4 April 2023, dilaksanakan rapat koordinasi awal dengan Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur (SBT). Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan rencana pelaksanaan program BangKIT kepada Pemerintah Daerah serta untuk memprakarsai pembentukan forum koordinasi dan atau kelompok kerja peningkatan penghidupan berkelanjutan masyarakat di tingkat Kabupaten.
Berlangsung di ruang pertemuan Sigafua, Kota Bula, Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku, rapat koordinasi dihadiri oleh Wakil Bupati Seram Bagian Timur, Bapak Idris Rumalutur serta jajaran organisasi perangkat daerah yang relevan, dalam hal ini Bappelitbangda, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas UMKM, Dinas Sosial, Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Bidang Fisik dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda serta tim BangKIT.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Bapak Wakil Bupati disampaikan bahwa, "Kebijakan penanggulangan kemiskinan membutuhkan kerjasama semua pihak, oleh sebab itu beliau sangat berharap ada sinergitas antara BaKTI melalui Program BangKIT dengan pemerintah daerah untuk mencapai hasil positif".
Pertemuan koordinasi awal yang telah dilaksanakan pada tanggal 3-4 April dan 17 April 2023 menyepakati beberapa hal yakni terkait usulan desa lokasi pelaksanaan program serta komitmen dalam pembentukan kelompok kerja penghidupan berkelanjutan di tingkat kabupaten yang akan bertugas mengawal dan memberikan dukungan yang diperlukan dalam implementasi program BangKIT di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Pertemuan Koordinasi Program BangKIT di Sumba Barat Daya, Provinsi NTT
Pertemuan koordinasi Program BangKIT di Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan pada Selasa 12 April 2023. Sama halnya dengan rapat koordinasi yang telah dilaksanakan sebelumnya di Seram Bagian Timur, pertemuan ini juga bertujuan untuk (1) Mendorong dibentuknya forum/kelompok kerja (POKJA)/gugus tugas tingkat kabupaten untuk mendukung dan mengefektifkan koordinasi, serta jangkauan program BangKIT dan Pemerintah Kabupaten dengan pihak Pemerintahan Desa dan masyarakatnya. (2) Menyepakati usulan desa-desa target dengan memberikan kesempatan bagi pemerintah kabupaten untuk memberikan input terhadap proses pemilihan desa.
Berlangsung di Ruang Weekuri, Hotel Sinar Tambolaka Sigafua, Tambolaka, Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, rapat koordinasi dihadiri oleh Bupati, Bapak dr. Kornelis Kodi Mete, didampingi oleh Sekda, Bapak Fransiskus Marthin Adilalo, S.Sos., dan Deputi Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, Ibu Zusanna Gosal. Sebanyak sepuluh Kepala Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, menghadiri rapat koordinasi ini. Total peserta yang hadir dalam pertemuan koordinasi ini adalah sebanyak 34 orang yang terdiri dari 26 peserta laki-laki dan 8 orang peserta perempuan.
Dalam sambutannya, Bupati Sumba Barat Daya menyampaikan bahwa Program BangKIT sejalan dengan program prioritas pembangunan SBD yang dinamakan 7 Jembatan Emas yang juga berbasis desa yaitu Desa Bercahaya, Desa Berair, Desa Cukup Pangan, Desa Sehat, Desa Cerdas, Desa Tenteram, dan Desa Wisata. Secara khusus Bupati Sumba Barat Daya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Jepang dalam hal ini JSDF, juga kepada Bank Dunia yang telah menjadikan Sumba Barat Daya sebagai wilayah Program BangKIT. Bupati Sumba Barat Daya berharap Program BangKIT dapat membantu pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan mandat dari Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Sebagai kegiatan lanjutan dari pertemuan koordinasi awal di kedua kabupaten target, Program BangKIT akan melaksanakan konsultasi dengan pemerintah Kabupaten terkait mekanisme perencanaan desa. Hasil dari konsultasi ini juga akan menjadi dasar penyusunan mekanisme bagi perencanaan pengembangan mata pencaharian desa yang berbasis masyarakat dan terintegrasi dengan sistem perencanaan desa.