M. Ghufran H. Kordi K.

Jumlah Artikel : 58

Foto: http//jmk.or.id
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 181 | Maret 2021

“Bencana itu selalu ada, makanya penduduk harus siap, jadi kalau ada bencana semua orang dapat  berusaha untuk menyelamatkan diri dan menuju tempat-tempat yang sudah ditentukan, tapi itu harus terus-menerus diingatkan, kalau tidak orang akan lupa.” (PURBADIANSYAH, Pengurus Destana Toaya)

Indonesia sangat rentan bencana alam karena letak,...

Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial | Edisi 179 | Januari - Februari 2021

Ada berbagai sistem hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia. Sistem hukum negara mengaturnya melalui Undang-Undang Pokok Perkawinan no. 1/1974 (diubah dengan UU no 16/2019). Namun hukum negara bukanlah satu-satunya acuan hukum bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinannya. Di samping hukum negara, ada pula hukum agama (tidak hanya agama-...

Foto: Adwit Pramono/Yayasan BaKTI
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 177 | November - Desember 2020

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk dunia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs Nasional) hingga ke tingkat desa, Kementerian Desa...

Foto: Frans Gosali/Yayasan BaKTI
Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial | Edisi 176 |Oktober - November 2020

Pandemi COVID-19 telah mengubah kehidupan sosial masyarakat di seluruh dunia. Salah satu yang fenomenal adalah manusia benar-benar menjadi makhluk domestik. Manusia bekerja dari rumah, beribadah dan belajar di rumah. Menjadi orang rumahan adalah cara efektif untuk memutus penyebaran COVID-19. Jadilah sebagian besar manusia sebagai pekerja di rumah atau...

Sosialisasi Panduan di beberapa daerah di Tana Toraja dan Kota Ambon. Foto : Lenynda & Jemy Talakua
Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial | Edisi 175 | September - Oktober 2020

Pandemi COVID-19 (Coronavirus disease), penyakit disebabkan oleh virus SARS CoV-2 mengubah kehidupan sosial masyarakat di seluruh dunia. Masyarakat diminta untuk menjaga jarak (physical distancing), menggunakan masker, melakukan pembatasan sosial (social distancing), dan bekerja di rumah (work from home).

Dengan cara tersebut, penyebaran COVID-...

Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI
Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 174 | Agustus - September 2020

Media massa telah umum digunakan untuk memengaruhi dan mendorong perubahan kebijakan. Media mempunyai kekuatan dalam menggalang dukungan dan membentuk opini publik, untuk memengaruhi proses-proses yang terjadi di lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Kekuatan ini menempatkan media dalam posisi strategis dalam masyarakat dan negara. Suara dan kepentingan...

Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI
Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial | Edisi 173 | Juli - Agustus 2020

Sejak 2014 program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI memantau pemberitaan media massa cetak untuk memperoleh gambaran berita yang berhubungan dengan isu-isu MAMPU. Pemantauan dan analisis berita dilakukan di wilayah program, dengan memantau media cetak yang memuat berita-berita untuk...

Tata Kelola Pemerintahan | Edisi 170 | April - Mei 2020

Program MAMPU – BaKTI telah berjalan selama kurang lebih enam tahun sejak 2013. Banyak pembelajaran penting yang dipetik dari pengalaman menjalankan program ini. Tidak sedikit capaian yang juga membanggakan dan penting untuk terus dilanjutkan dan direplikasi oleh pemerintah kabupaten dan kota tempat di mana kegiatan-kegiatan Program MAMPU-BaKTI...

Foto: Frans Gosali/Yayasan BaKTI
Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial | Edisi 169 | Maret - April 2020

Program MAMPU – BaKTI telah berjalan selama kurang lebih enam tahun sejak 2013. Banyak pembelajaran penting yang dipetik dari pengalaman menjalankan program ini. Tidak sedikit capaian yang juga membanggakan dan penting untuk terus dilanjutkan dan direplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota tempat di mana kegiatan-kegiatan Program MAMPU-BaKTI dilaksanakan...

Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial | Edisi 168 | Februari - Maret 2020

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan Undang-Undang UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) mengubah batas minimal menikah baik laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Karena batas usia perkawinan perempuan yang rendah, banyak sekali...

Submission Agreement

Terimakasih atas  ketertarikan Anda untuk mengirimkan artikel ke BaKTINews. Dengan menyetujui pernyataan ini, Anda memberikan izin kepada BaKTINews untuk mengedit dan mempublikasikan artikel Anda di situs web dan situs afiliasinya, dan dalam bentuk publikasi lainnya.
Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.  Redaksi akan mempromosikan artikel Anda melalui situs kami dan saluran media sosial kami.
Dengan mengirimkan artikel Anda ke BaKTINews dan menandatangani kesepakatan ini, Anda menegaskan bahwa artikel Anda adalah asli hasil karya Anda, bahwa Anda memiliki hak cipta atas artikel ini, bahwa tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk ini, dan bahwa konten Artikel Anda tidak mencemarkan nama baik atau melanggar hak, hak cipta, merek dagang, privasi, atau reputasi pihak ketiga mana pun.

Anda menegaskan bahwa Anda setidaknya berusia 18 tahun dan kemampuan untuk masuk ke dalam kesepakatan ini, atau bahwa Anda adalah orang tua atau wali sah dari anak di bawah umur yang menyerahkan artikel.
 
Satu file saja.
batasnya 24 MB.
Jenis yang diizinkan: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.