Musyawarah Perencanaan Pembangunan – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Papua tahun 2020 menjadi sebuah momentum penting dalam pembangunan Papua. Ini adalah Musrenbang pertama yang diadakan dalam periode pembangunan Papua tahun 2018 – 2023. Dalam Musrenbang ini, pemerintah provinsi dan kabupaten menyelaraskan rencana pembangunan yang diajukan dengan mengacu pada RPJMD Papua 2018 – 2023. Menyadari pentingnya Musrenbang RKPD 2020 ini, Pemerintah Provinsi Papua melakukan sebuah pendekatan inovatif dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah yang disebut Musrenbang Inspirasi.

Musrenbang Inspirasi bertujuan menyediakan input bagi proses Musrenbang RKPD formal melalui pertukaran informasi dan pengetahuan antar pemangku kepentingan tentang praktik baik yang tepat guna untuk pembangunan Papua. Musrenbang Inspirasi mempertemukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dengan berbagai aktor pembangunan untuk saling bertukar pengetahuan tentang praktik-praktik baik pembangunan daerah.

Kepala BAPPEDA Provinsi Papua, Drs. Muhammad Musaad, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Musrenbang Inspirasi ini memungkinkan pemerintah provinsi dan kabupaten serta pemangku kepentingan pembangunan untuk melakukan sinkronisasi secara efisien berdasarkan data pembangunan terkait dengan pendekatan tepat guna sehingga dapat menghindari trial dan error dalam pendekatan pembangunan di Papua.

Papua saat ini sangat jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, upaya peningkatan SDM Papua telah membuahkan hasil yang luar biasa dengan jumlah IPM yang mencapai 58,06% pada tahun 2017 dan meningkat sebanyak 1,64 pada tahun 2018 menjadi 60,6% yang menjadikan Papua menjadi provinsi dengan kategori IPM sedang.

Papua  Bangkit
Pada kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan penghargaan 'Papua Bangkit' kepada kabupaten-kabupaten yang berhasil mengurangi Angka Kemiskinan Terbaik yaitu Kabupaten Lanny Jaya, Deiyai, dan Yahukimo, kabupaten dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik yaitu Kabupaten Nduga, Pegunungan Bintang dan Lanny Jaya, serta kabupaten dengan  peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terbaik yaitu Kabupaten Yahukimo, Waropen dan Puncak Jaya. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh para perwakilan masing-masing kabupaten.

Salah satu kabupaten yang menjadi perhatian saat penerimaan penghargaan tersebut adalah Kabupaten Lanny Jaya yang memborong dua penghargaan dari kategori berbeda, yaitu peningkatan IPM terbaik dan penurunan angka kemiskinan. Lanny Jaya berhasil meningkatkan indeks IPM dalam kurun waktu 2015-2017 sebesar 2,31 point dari 44,18 pada tahun 2015 menjadi 46,49 pada tahun 2017. Selain itu, angka kemiskinan di kabupaten tersebut juga menurun dalam kurun waktu 2015 – 2017 sebesar 2,37% dari 41,97% pada tahun 2015 menjadi 39,6% pada tahun 2017. Kedua penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Christian Sohilait.

Menurut Sohilait, salah satu kunci penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya angka IPM di Lanny Jaya adalah program pemberian dana tunai sebesar satu juta rupiah per bulan kepada setiap kepala keluarga. Namun, tidak semua warga bisa menerima dana tersebut. Mereka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga, rekening bank, kebun secara massal, dan memiliki usaha lebih dari dua (ternak ayam, kelinci dan babi dan lain sebagainya). Selain itu, Pemkab Lanny Jaya juga mewajibkan bagi kepala keluarga untuk mengajarkan membaca bagi anggota keluarga yang masih buta huruf.

Syarat-syarat tersebut, secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk mempunyai penghasilan sampingan dari usaha kebun dan ternak juga membantu mengurangi tingkat buta huruf. Saat ini, angka buta huruf di Lanny Jaya mencapai 40 ribu. Menurut Christian, kabupaten menargetkan angka tersebut dapat turun hingga 50% dalam 5 tahun kedepan. “Beginilah cara kami untuk sejahterakan mereka” Ungkap Sekda Lanny Jaya yang telah menjabat sejak tahun 2013 ini.

Pembangunan  Rendah  Karbon
Pada kesempatan Musrenbang Inspirasi ini juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk Pembangunan Rendah Karbon antara Pemerintah Provinsi Papua dan BAPPENAS yang diwakili oleh Deputi Menteri Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc. Selain itu diserahkan juga Peraturan Gubernur Papua No.22/2018 tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon yang akan menjadi payung hukum untuk perencanaan provinsi dan kabupaten untuk mendukung pembangunan rendah karbon.

Tujuan penandatangan nota kesepahaman tersebut adalah mengurangi emisi gas karbon dioksida akibat deforestasi dan degradasi hutan. Dalam hal ini, Bappenas juga akan terlibat dalam pembangunan Papua yang akan mengutamakan konsep rendah karbon dengan mengusung empat hal. Pertama mengurangi deforestasi hutan dan meningkatkan kegiatan reforestasi. Kedua memprioritaskan penggunaan energi terbarukan; ketiga pengelolaan sampah yang sesuai prosedur; dan  keempat, meningkatkan produksi pertanian.

Menurut Wakil Gubernur Papua, Klemen Tina, S.E., M.M dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, pemerintah daerah akan lebih ketat dalam melakukan pemberian izin pembangunan sehingga tercipta sebuah kota di mana warganya bisa bergerak, bernapas, dan produktif. Sehingga ada produktivitas modal dan sumber daya  memperkaya, bukan merusak, hutan dan tanah, serta investasi pada sumber daya manusia. Selain itu, beliau juga menambahkan, apabila perusahan-perusahan besar yang multi nasional masuk ke Papua dan mengeluarkan karbon dioksida yang cukup banyak. Maka sebagai kompensasinya, perusahan itu harus membayar kepada masyarakat setempat.

Pada kesempatan tersebut juga, Wakil Gubernur Papua meminta dukungan dari para ondoafi atau ondofolo (kepala adat atau suku) untuk tidak memberikan izin secara bebas apabila ada yang ingin membeli dan mengelola tanah adatnya.

Salah satu agenda utama pada kegiatan ini juga adalah Pemerintah Provinsi Papua dan Kemendagri yang diwakili oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, DR. Ir. Muhammad Hudori,M.Si., meluncurkan Integrasi e-Planning SIPD dan e-PPR. Integrasi dilakukan dengan penyediaan Application Programming Interface yang memungkinkan pemerintah pusat untuk dapat mengakses e-PPR, dan Pemerintah Papua dapat mengakses e-Planning SIPD.

Melalui integrasi ini, koordinasi dan penyelarasan rencana kerja daerah dan pusat akan lebih mudah dilaksanakan serta dukungan daerah untuk prioritas nasional atau dukungan nasional untuk prioritas daerah dapat lebih mudah terpetakan.

Pertukaran  Informasi
Salah satu hal yang  menarik dari  Musrenbang Inspirasi ini adalah pertukaran informasi dan pengetahuan antar pemangku kepentingan tentang praktik baik yang tepat guna untuk pembangunan Papua. Informasi yang dipertukarkan meliputi beberapa bidang pembangunan seperti penanggulangan bencana, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan lingkungan hidup.

Pertukaran informasi tersebut dibagi dalam beberapa sesi inspirasi. Sesi pertama mengenai kebijakan Pembangunan Hijau Berbasis Wilayah Adat oleh World Agroforestry (ICRAF) dan TAF, Investasi hijau oleh IDH dan GEG, serta Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Wilayah adat.

Sesi pertama ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan sejalan dengan pelestarian lingkungan dan alam dengan memastikan bahwa alam masih mampu menyediakan sumberdaya dan jasa lingkungan secara berkelanjutan untuk menopang kesejahteraan masyarakat.

Sesi kedua inspirasi dibawakan oleh perwakilan-perwakilan di bidang pendidikan, kesehatan dan generasi muda. Sesi kedua ini menekankan bahwa kunci utama dari pembangunan di Papua terletak pada generasi muda dan perkembangan sumberdaya manusia utamanya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.