“Kenapa sa pu anak tra dapat? Sa pu anak juga anak Papua! Ini kan dana Otsus toh? Semua orang Papua berhak dapat!” Seorang pria dengan suara berat maju dengan raut wajah marah. Di belakangnya, seorang wanita juga tampak tak sabar. “Kenapa sa pu anak tra terdaftar? Sa pu anak masih di bawah empat tahun juga.”

Beberapa orang lain mulai ikut bersuara keras. Sebagian melemparkan pertanyaan, sebagian lagi membenarkan pertanyaan dan keluhan dari teman mereka. Suara-suara mereka berbaur di udara, meramaikan pagi yang sejuk di depan sebuah kantor di Tiom, ibukota Kabupaten Lanny Jaya, Papua.

Kekacauan itu mereda ketika beberapa orang dengan tenang maju dan menjawab pertanyaan warga yang mulai emosi. Ada anggota Sekber, ada kepala kampung, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Dengan lembut mereka memandu bapak-ibu ke dalam ruangan kantor.

Ada dua meja di bagian dalam ruangan itu. Satu meja bertuliskan “Meja Keluhan untuk Perempuan”, dan satu lagi bertuliskan “Meja Keluhan untuk Laki-laki”. Seorang petugas perempuan di meja keluhan untuk perempuan dan seorang laki-laki di meja keluhan untuk laki-laki. Bapak yang tadi protes dipersilakan ke meja untuk laki-laki, sementara si ibu di meja untuk perempuan.

Dengan sabar kedua petugas tersebut menjelaskan jawaban atas keluhan mereka. Penjelasannya runut dan tampaknya bisa dipahami. Tak lama kemudian, kedua orang yang tadi protes, berdiri meninggalkan meja dan keluar dari kantor dengan wajah lebih rileks.

Melakukan Simulasi agar Lebih Siap

Kejadian di atas bukanlah kejadian sebenarnya. Kejadian tersebut adalah simulasi untuk mengantisipasi situasi ketika Sekretariat Bersama (Sekber) Kabupaten mengumumkan nama-nama penerima manfaat BANGGA Papua. Simulasi ini menjadi bagian dari pendampingan tim BaKTI untuk Sekber Kabupaten Lanny Jaya di Tiom, Lanny Jaya, pada 24-25 Oktober  lalu.

Dalam kegiatan yang diadakan di Asmat, Paniai dan Lanny Jaya ini, ditemukan beberapa kemungkinan situasi krisis. Salah satunya adalah ketika pengumuman nama penerima manfaat.  Potensi krisis mungkin muncul dari warga yang telah mendaftar sebagai calon penerima manfaat namun tidak bisa menerima dana BANGGA Papua karena belum memenuhi beberapa persyaratan, semisal Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sekber mengantisipasi  pertanyaan dan keluhan dari masyarakat tentang hal ini. Bila pertanyaan dan keluhan tidak disikapi dengan baik, akan menjadi potensi konflik yang mengganggu.

Menyadari potensi krisis ini, Sekber Kabupaten Lanny Jaya melakukan pendalaman proses identifikasi tantangan-tantangan tersebut dan mendiskusikan strategi untuk mengatasinya. Dalam kegiatan ini, Tim Sekber Kabupten bermain peran untuk dapat memetakan lebih rinci potensi permasalahan yang dapat terjadi.

Tim Sekber Lanny Jaya mengusulkan agar pengumuman nama penerima manfaat dapat dilakukan di halaman gereja dengan pertimbangan bahwa warga relatif lebih tenang bila berada di kompleks gereja yang dianggap sebagai rumah Tuhan. Dengan demikian, pengumuman di halaman gereja bisa mereduksi potensi krisis.

Ada tiga bagian yang dianggap sebagai bagian penting dalam tahapan pelaksanaan program beberapa minggu ke depan yaitu pengumuman penerima manfaat, pencairan dana, dan penggunaan dana. Setiap anggota tim Sekber membentuk kelompok untuk mengidentifikasi potensi konflik dan mendiskusikan serta strategi menghadapinya. Tim BaKTI menjadi fasilitator  saat diskusi berlangsung untuk menggali dan memperkaya temuan tim Sekber.

Dari hasil diskusi kelompok dilakukanlah simulasi dari dua situasi yang dianggap paling krusial untuk Lanny Jaya. Salah satunya adalah situasi saat warga mengajukan keluhan atau protes terhadap hasil pengumuman penerima manfaat.

Skenario simulasi pun disusun. Satu kelompok berperan sebagai tim penerima keluhan dan satu kelompok lainnya berperan sebagai warga yang mengajukan keluhan. Kelompok pertama mendiskusikan tentang jenis-jenis keluhan warga yang mungkin muncul dan bagaimana mengatasinya, lengkap dengan standar operasi penanganan keluhannya. Sementara kelompok kedua membagi peran di antara anggotanya, lengkap dengan daftar pertanyaan paling kritis yang mungkin dilontarkan oleh warga.

Setelah semua siap, simulasi pun digelar. Semua peserta membawakan perannya dengan sangat baik. “Kami bersyukur sekali dengan adanya pelatihan  karena jadi tahu kemungkinan yang bisa terjadi dan bagaimana menghadapinya,” kata Roberth Kamo, Ketua Sekber Lanny Jaya.

Roberth menekankan pentingnya setiap anggota Sekber untuk benar-benar memahami prinsip program BANGGA Papua yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak Papua, dikhususkan bagi anak orang asli Papua di bawah usia 4 tahun, dan penerima manfaat dipersyaratkan untuk memiliki dokumen kependudukan khususnya NIK.

Otaingen Wanimbo, seorang Kepala Kampung di Kabupaten Lanny Jaya yang mengikuti pendalaman ini menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini. “Selama ini pemerintah kampung hanya dilibatkan saat melakukan pendataan, tapi tidak diberi bekal untuk menghadapi kondisi yang tak diinginkan,” ungkapnya.  “Pelatihan ini membuat saya mampu melihat gambaran potensi krisis yang bakal terjadi di lapangan dan sekaligus cara menghadapinya.” Resky Aljayanti – anggota Sekber Asmat. Kepala Kampung memegang peranan penting dalam seluruh tahapan di Program BANGGA Papua. Merekalah yang paling tahu siapa saja warganya yang berhak menerima manfaat program. 

Pada saat pengumuman penerima manfaat, mereka juga yang akan berada di garis depan untuk menerima keluhan warganya. Kepala Kampung juga diharapkan dapat ikut memonitoring penggunaan dana agar tepat sasaran.

Pelatihan Komunikasi Tingkat Lanjut di Timika

Pelatihan Komunikasi Tingkat Lanjut  diadakan di Timika pada 14-15 Oktober lalu dan diikuti oleh anggota Sekber Asmat, Paniai, dan Lanny Jaya untuk mengikuti pelatihan ini. Pelatihan komunikasi tingkat lanjut ini memantapkan Pelatihan Komunikasi Persuasif yang telah dilaksanakan pada Maret dan April.

Fokus pelatihan ini adalah mempersiapkan Sekber kabupaten dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul menjelang pencairan dana. Salah satu materi pelatihan termasuk keterampilan teknis tentang bagaimana menjawab pertanyaan dan merespon keluhan dari masyarakat saat nama-nama penerima manfaat diumumkan dan pencairan dana dilakukan.

Pelatihan di Timika juga menggunakan pendekatan simulasi. Simulasi pertama berfokus pada pengumuman nama penerima manfaat yang dilakukan Sekber dan perangkat kampung. Hasil simulasi berhasil merumuskan beberapa strategi penanganan keluhan, salah satunya adalah dengan melokalisir warga yang mengeluh.

Ide melokalisir ini bertujuan agar warga yang melakukan protes tidak memprovokasi warga lainnya. Selain itu agar keluhannya bisa segera ditangani dengan pendekatan yang lebih personal. Pendekatan ini diharapkan bisa meredakan emosi sehingga lebih mudah menerima penjelasan. “Dari pelatihan ini, kita diingatkan kembali untuk memahami secara benar program BANGGA Papua ini sehingga kita menyampaikannya kepada masyarakat atau kepala distrik, benar-benar tepat sehingga tujuan program bisa dipahami.” Simon Kaigere – Koordinator Wilayah Lanny Jaya – Sekber Provinsi.  Dari simulasi pertama dipelajari pentingnya ketersediaan data mentah sebagai bukti yang mendasari penjelasan petugas dalam menjawab keluhan atau protes. Pembelajaran lainnya adalah pentingnya melibatkan tokoh agama, tokoh adat atau kepala suku, serta tokoh perempuan untuk mendukung perangkat kampung dan Sekber kabupaten saat mengumumkan nama-nama penerima manfaat dan melakukan pencairan dana. Mereka adalah pihak-pihak yang dipercaya dan didengarkan oleh masyarakat dan karenanya dapat ikut menenangkan masyarakat.

Simulasi kedua mengangkat peran penting Sekber kabupaten dalam melakukan sosialisasi program kepada kepala distrik. Peserta pelatihan berlatih menyampaikan prinsip dasar BANGGA Papua, visi pemerintah provinsi dan manfaat nyata program bagi masyarakat. Adalah penting bagi pelaksana sosialisasi program untuk benar-benar memahami prinsip dasar program BANGGA Papua, visi Pemerintah Provinsi Papua yang sedang membangun Generasi Emas Papua, dan manfaat nyata program untuk masyarakat.