Otonomi khusus telah 18 tahun dilaksanakan di Papua dan Papua Barat. Meski terletak di bagian timur Indonesia, Papua selalu menjadi pusat perhatian bangsa kita dan bahkan secara global. Kepedulian besar-besaran telah diutarakan oleh banyak lembaga, baik pemerintah pusat maupun lembaga donor dari negara lain. Beberapa sektor tidak dapat disangkal telah mengalami perbaikan; infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun demikian, masih ada beberapa persoalan yang tertinggal dari berlakunya otonomi khusus Papua; tingkat kemiskinan yang tinggi dan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam lembaga pemerintahannya. (Kambuaya, 2020) 

Tak pelak lagi, Papua dengan kekayaan sumber daya alamnya seharusnya sejalan dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lokalnya. Meski perlakuan khusus melalui otonomi khusus telah diberlakukan di negeri berjuluk “mutiara hitam dari timur Indonesia” itu, namun kenyataan masih berbicara lain. Peningkatan anggaran yang signifikan dan keleluasaan yang diberikan kepada masyarakat Papua untuk mengembangkan daerahnya tampaknya belum memberikan dampak yang besar. Skor indeks kemiskinan manusia provinsi Papua dan Papua Barat, meskipun turun dari 28,17 pada tahun 2015 menjadi 26,64 pada tahun 2020 dan 25,82 pada tahun 2015 menjadi 21,37 pada tahun 2020 di masing-masing provinsi, namun masih tetap lebih tinggi di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia. (BPS, 2015 & 2020) 

Dalam rangka memperkuat peran lokal Papua sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Otonomi Khusus, kemudian dibentuk Majelis Rakyat Papua (MPR), Dewan Adat Papua, dan Lembaga Parlemen Papua (DPRP) yang terdiri dari jumlah perwakilan perempuan, perwakilan adat dan agama yang setara. Namun demikian, peran lembaga-lembaga tersebut di atas belum memadai untuk memberikan kebijakan strategis dalam membangun Papua, khususnya dalam mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi dan pembangunan yang tidak merata di seluruh wilayah Papua. Dalam kaitan ini, lembaga pemerintah Papua harus banyak belajar dan bekerjasama dengan lembaga eksternal seperti LSM atau lembaga donor khususnya dalam merangkul potensi inisiatif lokal. Sebab, kendala utama pembangunan Papua saat ini adalah topografinya yang sebagian besar didominasi oleh dataran tinggi dan daerah terpencil lainnya masih sulit dijangkau. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang gigih, tidak hanya oleh lembaga lokal, tetapi juga dengan bantuan dan dukungan dari pihak luar yang diyakini akan membawa Papua menuju pembangunan yang lebih baik dan setara di masa depan. 

Kolaborasi antara masyarakat lokal dengan LSM tersebut sebenarnya telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu dan masih berlanjut hingga saat ini, dan berhasil meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat lokal Papua akan masa depan yang lebih baik dalam hidup mereka. KOMPAK-LANDASAN adalah salah satu dari sekian banyak program kerjasama antara pemerintah Indonesia, pemerintah Australia dan BaKTI Foundation sebagai mitra, dengan menitikberatkan pada praktik tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal. (bakti.or.id) 

Hal ini tentu saja perlu, karena satu hal penting yang harus kita pahami adalah bahwa masyarakat lokal sendiri yang secara jelas mengetahui kebutuhan dan kepentingan mereka. Oleh karena itu, melibatkan mereka dalam program yang diselenggarakan akan memberikan wawasan dan pandangan yang jauh lebih baik tentang kebijakan atau program inovatif apa yang harus kita terapkan untuk mengakselerasi setiap sektor yang masih tertinggal di Papua. 

Sebagai salah satu dari empat daerah di Indonesia yang diberikan Undang-Undang Otonomi Khusus, saya yakin Papua akan menjadi salah satu daerah yang paling maju dalam waktu dekat kedepannya. Memang butuh waktu, tapi selama kita dan seluruh masyarakat Papua berpegang teguh pada ketahanan dan memastikan semua program inovatif dilaksanakan secara berkelanjutan, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Percaya saja prosesnya. Semua baik-baik saja, Papua. Kami semua bersamamu.