Program KIAT Guru berbagi pengalaman pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di daerah sangat tertinggal lewat talkshow dan pameran di Festival Forum Kawasan Timur Indonesia (Forum KTI) VIII. Festival Forum KTI yang berlangsung di Makassar pada 24-25 Oktober 2018 ini bertujuan mengangkat praktik-praktik cerdas dan inovasi pembangunan lokal dari Kawasan Timur Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Talkshow ini dihadiri 147 peserta dari perwakilan masyarakat, pemerhati pendidikan, pemerintah daerah dan mitra pembangunan lainnya. Dalam kegiatan ini peserta dari Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat menyampaikan ketertarikannya untuk juga menerapkan mekanisme pemberdayaan masyarakat KIAT Guru di lokasi mereka.

Kelompok Pengguna Layanan Dorong Peningkatan Kinerja Guru dan Hasil Belajar Murid

Dengan mengangkat tema 'Masyarakat Terlibat, Hasil Belajar Murid Meningkat', diskusi ini menghadirkan narasumber yang berperan besar dalam melaksanakan Program Rintisan KIAT Guru, yaitu perwakilan Kelompok Pengguna Layanan (KPL), kepala sekolah, serta pemerintah daerah.

“Anggota KPL bergiliran melakukan observasi serta mengecek dokumen terkait kegiatan belajar di sekolah. Kami memiliki tujuh prinsip pokok dalam menjalankan tugas kami, yaitu sukarela, akuntabilitas, transparansi dalam menilai, mandiri, profesional, proporsionalitas atau bekerja sesuai tupoksi yang diberikan, dan kerja sama,” ujar Alfiana Pamut, seorang tokoh perempuan yang dipilih dan dipercayai oleh masyarakat untuk memimpin KPL di Desa Compang Necak, Manggarai Timur.

Mewakili pihak guru, Elfrida, Kepala Sekolah SDN Bea Nanga di Manggarai Timur, menekankan peran sekolah dalam memberdayakan masyarakat di desanya. “Di awal, KPL pasti sungkan. Tapi pihak sekolah harus mendukung KPL untuk mengevaluasi para guru, dan guru harus mau terbuka dan ikhlas untuk dinilai oleh KPL agar guru juga terbantu dalam mengidentifikasi kekurangan dari layanannya kepada anak didik.”  

Kerja sama dan keterbukaan ini turut meningkatkan kinerja para guru dan belajar murid. “Sekarang guru hadir dan menjalankan janji layanannya untuk menggunakan media pembelajaran sehingga murid semakin semangat belajar. Hubungan guru dan murid pun membaik karena adanya janji layanan untuk tidak menggunakan kekerasan di sekolah,” ujar Alfiana. Beberapa bulan yang lalu, saya memandu para masyarakat untuk melaksanakan Tes Cepat dan kami juga dapat melihat secara nyata bahwa prestasi murid semakin meningkat,” tambahnya.

Elfrida menambahkan bahwa janji layanan guru yang disepakati bersama masyarakat berkontribusi pada keberhasilan program rintisan. “Janji layanan guru yang disepakati bersama masyarakat beserta penggunaan KIAT Kamera untuk merekam kehadiran guru di sekolah membuat guru lebih rajin dan kreatif dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada muridnya.” Alfiana memaparkan lebih lanjut bahwa masyarakat kini semakin menyadari peran mereka dalam perkembangan pendidikan anak mereka.

“Orang tua sekarang sudah mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pendidikan sebagaimana tercantum pada UU No 20 Tahun 2003. Kesadaran membuat orang tua menjadi percaya diri saat melakukan penilaian terhadap layanan guru di sekolah kami,” ceritanya.

Komitmen dan Tantangan dalam Replikasi Program Rintisan KIAT Guru

Samsul Widodo, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), dalam arahannya ketika membuka diskusi, menyampaikan agar Program KIAT Guru didiseminasi ke kabupaten-kabupaten tertinggal lainnya. Beliau menyampaikan, “Secara khusus, praktik baik dalam menerapkan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di pendidikan perlu ditularkan ke desa-desa lainnya. Saat ini, Kemendesa PDTT bersama TNP2K dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menjajaki proses replikasi tersebut khususnya dalam mencari cara agar dana desa dapat digunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.”

Kartiyus, Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, menyimpulkan bahwa Program Rintisan KIAT Guru telah mendukung kabupatennya dalam tiga hal. Pertama, menyiapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku tingkat desa/ sekolah untuk pelaksanaan secara mandiri sehingga membuat Pemerintah Daerah percaya diri untuk melakukan replikasi. Kedua, membantu Pemerintah Daerah dalam menemukan model yang tepat untuk mengaitkan pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara, khususnya guru. Ketiga, sesuai dengan visi dan misi Bupati untuk mencerdaskan anak. “Di Sintang, Pemerintah Daerah di tahun 2019 telah siap dengan APBD dan APBDes untuk replikasi Program KIAT Guru secara mandiri di 60-an Sekolah Dasar di desa sangat tertinggal,” ujarnya.

KPL Alfiana menyatakan, “Pemerintah Desa sekarang sangat peduli. Perwakilan desa pun hadir dalam pertemuan penilaian bulanan dan mendanai kegiatan KPL sejumlah 20 juta rupiah di tahun 2018 ini.” Martinus, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai Timur, menegaskan bahwa KIAT Guru telah menjadi model bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan Dana Desa. Martinus lebih lanjut menjelaskan bahwa wewenang untuk menganggarkan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebenarnya sudah tercantum di Undang-Undang Desa. Namun, desa-desa perlu dibimbing oleh DPMD dalam menemukan model yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat.

Di akhir talkshow, Elfrida menyampaikan bahwa tidak ada halangan berarti untuk dapat memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak “Kalau kita komitmen, pasti jadi! Apapun sekolahnya, situasinya, kondisinya.”

*Program Rintisan KIAT Guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah sangat tertinggal melalui pemberdayaan masyarakat dalam menilai layanan guru dan dikaitkannya pembayaran Tunjangan Khusus Guru dengan kehadiran guru atau kualitas layanan guru. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan lima pemerintah kabupaten PDT: Manggarai Barat dan Manggarai Timur di Nusa Tenggara Timur, serta Sintang, Landak dan Ketapang di Kalimantan Barat. Program ini diimplementasikan oleh Yayasan BaKTI, dengan dukungan teknis dari World Bank dan pembiayaan dari Pemerintah Australia dan USAID.

Indonesia: Community Involvement Improves Student and Teacher Performance

The KIAT Guru Pilot Program shared its experiences of the dynamic impact that community involvement in primary school education can have in improving education quality in very disadvantaged areas, in a talkshow and exhibition during the recent Eastern Indonesia Forum Festival (Forum KTI) VIII. Held in Makassar on 24-25th October 2018 the festival aimed to disseminate local development innovations and smart practices from Eastern Indonesia.

The talkshow was attended by 147 participants from Eastern Indonesia, including community representatives, education observers, local governments and other development partners. During the forum, participants from South Sulawesi, Papua and West Papua provinces expressed their interest in implementing KIAT Guru’s community involvement mechanism in their areas.

School User Committees Drive Improvements in Student and Teacher Performance

With the theme of “Involved Community, Improved Students Performance”, the KIAT Guru Pilot talk show discussed the key roles that school stakeholders—School User Committees (especially parents), school principals and local government—have in driving improvements in both teacher and student performances. The role of active School User Committees (KPLs) is especially crucial to driving improvements.

“KPL members take turns to observe service delivery in schools and check relevant documents. We work on seven basic principles: voluntary, accountability, transparency, independent, professional, proportional and cooperation,” said Alfiana Pamut, respected community figure and KPL member in Compang Necak Village, Manggarai Timur, East Nusa Tenggara.

Elfrida, principal of SDN Bea Nanga elementary school in Manggarai Timur, emphasized the important role of KPLs in empowering village school communities to keep local education service providers accountable. “In the beginning, KPL members often feel inferior to monitor teachers and principals, so that schools must step in to encourage them. Yet teachers must be open and supportive of the KPL’s duties, not only to evaluate teachers but to help teachers identify their weaknesses in delivering their services,” she said.

Such cooperation and openness has resulted in improved performances of both teachers and students.

 “Teachers attend school more often now and fulfill their service agreements, for example, by using learning props that students are eager to learn with. Student-teacher relationships have also improved. This is related to another service agreement indicator to ban corporal punishment and violence at schools,” said Alfiana.

“Several months ago, I led our community to hold a [KIAT Guru Pilot Program] Diagnostic Test and the results show a significant improvement in student academic achievements,”  she added.

Elfrida noted, “The service agreements between teachers and her school community and the use of KIAT Kamera to record teacher’s presence at school have also increased teacher attendance, and teachers are now more creative in making classes more fun and enjoyable,” she said.

Parents have also become more aware of their roles in their children’s education through the KIAT Guru pilot program, said Alfiana Pamut.

“Parents now realize they have the right to monitor education implementation as stipulated in Law No. 20/2003 [on National Education System]. Their awareness makes KPL members more confident to evaluate teacher performances,” she said.

Commitments and Challenges to Replicating the KIAT Guru Pilot Program

Samsul Widodo, a Director General for the Disadvantaged Region at the Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration, said the KIAT Guru program should be disseminated to other disadvantaged districts.

“Good practices in allocating Village Funds for community empowerment activities in the education sector [such as KIAT Guru’s] need to be spread to other villages. Our Ministry, TNP2K, and the Ministry of Education and Culture are all working to replicate KIAT Guru’s initiatives, especially in looking for ways to utilize the Village Fund to support community empowerment.”

Head of Sintang Development Planning Agency, Kartiyus, said the KIAT Guru pilot has helped his district in the following ways:

• It has prepared both local government apparatus and village school stakeholders to confidently replicate the program independent of outside governance.
• It has assisted local government to find a suitable model to link community empowerment with improvement state civil apparatus performance, in this case teachers.
• And it is in line with the district vision and mission to produce a smarter generation of children.

“Sintang is ready to allocate funds from the District and Village Budgets in 2019 to replicate the KIAT Guru program independently in over 60 additional schools in our very disadvantaged regions,” said Kartiyus.

“Village government supported the program by participating in monthly evaluation meeting and providing Rp20 million fund for KPL activities in this year,” Alfiana further said.

Martinus from the Manggarai Timur Office of Community and Village Empowerment (DPMD), shared how KIAT Guru has become the model program for Village Fund utilization for community empowerment development in his district. However, he noted that whilst villages have the authority to use Village Funds for proven models of community empowerment, like KIAT Guru, government guidance is still needed to help villages access knowledge and expertise about such programs.

At the conclusion of the talk show, primary school principal Elfrida proposed that there are no major obstacles in providing the best education for children, saying, “If we are committed, we can make it, regardless of the school, its situation or condition.”

* KIAT Guru (Teacher Performance and Accountability) Pilot aims to improve education service delivery in remote villages by empowering communities and tying payment of remote area teacher allowances with either teacher presence or teacher service quality. The pilot is a collaboration between the Ministry of Education and Culture, the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), and the governments of five districts with disadvantaged villages. Yayasan BaKTI implements the program with technical supports from the World Bank and funding from the Government of Australia and USAID.