Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Terkini
Indonesia telah berhasil mengatasi keterpurukan ekonomi makro dari guncangan global pada waktu- waktu yang berbeda. Pertumbuhan tetap kuat, laju inflasi cenderung menurun dan volatilitas mata uang terkendali. Meskipun demikian, prospek berakhirnya siklus booming komoditas dan tingginya suku bunga global dalam jangka panjang membawa tantangan dan dapat membatasi ruang kebijakan makro.
Pertumbuhan PDB tetap kuat meskipun perekonomian masih belum pulih sepenuhnya ke tingkat pra-pandemi. Indonesia telah mempertahankan tingkat pertumbuhan di atas 5 persen yoy (year-on-year) selama tujuh triwulan berturut- turut, yang sedikit melambat menjadi 4,9 persen pada Tw.3-23 (triwulan ketiga tahun 2023). Sebagian besar aktivitas ini didorong oleh konsumsi swasta yang kuat maupun jasa-jasa terutama di sektor perdagangan grosir dan ritel, transportasi dan pariwisata, serta informasi dan komunikasi. Perekonomian Indonesia lebih besar saat ini daripada sebelumnya namun masih 6,9 persen lebih kecil dari yang seharusnya dicapai ketika tingkat pemulihan telah cukup kuat untuk mengembalikan perekonomian ke tren pra-pandemi. Hal ini mencerminkan ‘sisa-sisa luka’ (scarring effects) dari pandemi.
Ini selaras dengan tren pasar tenaga kerja yang memperlihatkan pemulihan partisipasi tenaga kerja dan lapangan kerja tetapi kemungkinan penurunan kualitas kerja. Angka partisipasi tenaga kerja meningkat sebesar 0,9 poin persentase (ppt) antara tahun 2022- 2023 menjadi 69,8 persen, dengan penambahan tenaga kerja sebanyak 4,6 juta orang yang bekerja sejak tahun 2022. Angka pengangguran terus menurun menjadi 5,3 persen, mendekati level pra-pandemi (5,2 persen pada tahun 2019). Tetapi, prevalensi pekerjaan kelas menengah mengalami penurunan dari 14 menjadi 9 persen dari total lapangan kerja antara tahun 2019- 2022.1 Antara tahun 2019-2023, jumlah pekerja mandiri maupun pekerja informal dari lapangan kerja yang ada mengalami peningkatan sedangkan jumlah pekerja upahan mengalami penurunan.
Inflasi berhasil dikendalikan setelah terjadi gejolak harga energi pada tahun 2022, meskipun tekanan yang baru mulai muncul dari risiko pasokan pangan dan kembali tingginya harga minyak. Inflasi utama mengalami penurunan selama tujuh bulan berturut- turut menjadi 2,6 persen yoy pada bulan Oktober. Namun, harga beberapa jenis makanan pokok (beras, gula, dan daging ayam) mengalami kenaikan belakangan ini akibat kurangnya pasokan pangan dan pakan ternak. Inflasi harga pangan naik menjadi 5,5 persen pada bulan Oktober, meskipun hasil panen tanaman hortikultura menguntungkan. Kondisi iklim buruk yang berkepanjangan akibat El Nino telah berdampak antara lain terhadap produksi tanaman makanan pokok. Untuk mengendalikan harga pangan domestik dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat miskin, Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa langkah stabilisasi harga dan program- program bantuan pangan.
Indonesia diproyeksi akan mencatat pertumbuhan yang kuat di tahun-tahun mendatang, tetapi risiko penurunan semakin intensif. Perekonomian diproyeksi akan tumbuh rata-rata 4,9 persen per tahun selama 2024-2026, mencerminkan nilai tukar perdagangan yang melemah dan normalisasi tren pertumbuhan ekonomi. Inflasi turun menjadi rata- rata 3,1 persen dan masih akan berada dalam rentang target inflasi BI. Tantangan pada neraca eksternal diperkirakan akan meningkat. Defisit transaksi berjalan secara bertahap akan naik menjadi 1,4 persen PDB pada tahun 2026, karena harga komoditas yang lebih rendah dan pertumbuhan global yang melemah akan menghambat ekspor. Prospek ekonomi menghadapi beberapa risiko penurunan (downside risks).
Dengan fondasi ekonomi makro yang kuat dan berakhirnya siklus pemulihan pasca-COVID, fokus kebijakan akan kembali lagi ke agenda pertumbuhan. Indonesia mempunyai rekam jejak kebijakan yang kredibel dalam menghadapi risiko-risiko penurunan dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan (twin deficits) yang kecil, utang publik yang rendah, cadangan devisa yang memadai, pembiayaan eksternal yang stabil, dan solidnya pertumbuhan ekonomi merupakan penyangga yang kuat bagi perekonomian Indonesia dalam merespons kemungkinan guncangan. Ke depannya, tantangan yang dihadapi adalah untuk memanfaatkan kuatnya fundamental makroekonomi tersebut sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, lebih hijau, dan lebih inklusif. Salah satu pilar inti dari agenda pertumbuhan seperti ini adalah reformasi berbagai permasalahan struktural yang membatasi efisiensi, daya saing dan pertumbuhan produktivitas. Di antara berbagai reformasi tersebut ialah perundang-undangan yang komprehensif (Omnibus Law): UU Cipta Kerja, Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dan Sektor Keuangan (PPSK). Akan menjadi sangat penting untuk, antara lain, memastikan kelanjutan dan mempercepat pelaksanaan berbagai reformasi tersebut jika Indonesia ingin mencapai visi menjadi negara berpendapatan tinggi (high-income country) pada tahun 2045.
Aksi Iklim sebagai Katalisator Pembangunan
Bagian lain dari Prospek Ekonomi Indonesia ini membahas bagaimana Indonesia dapat mengatasi perubahan iklim seraya mewujudkan pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Indonesia telah membuat komitmen penting serta kemajuan dalam mencapai target iklim dan target pembangunannya. Aksi-aksi di sektor hutan dan tata guna lahan (FOLU: penggunaan lahan dan pemanfaatan hutan) telah secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sementara komitmen dan aksi-aksi di sektor energi membantu meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan secara bertahap mengurangi penggunaan batubara. Reformasi fiskal, keuangan, dan sektor-sektor ekonomi lainnya akan melengkapi upaya-upaya tersebut seraya turut mendorong pertumbuhan.
Pertumbuhan yang kuat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia dalam 20 tahun terakhir bergerak secara paralel dengan peningkatan emisi GRK, sesuai dengan tahap pembangunan Indonesia. Perluasan pembangunan infrastruktur, akses universal terhadap listrik, urbanisasi, dan lapangan kerja non-pertanian telah menyumbang sekitar 5 persen pertumbuhan per tahun secara rata-rata selama periode ini. Angka kemiskinan turun dari 19 persen pada tahun 2000 menjadi 9,5 persen pada tahun 2022. Keuntungan ekonomi juga berarti peningkatan emisi. Emisi Indonesia secara absolut—3,5 persen dari total global—relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara sejawat struktural (structural peers), meskipun emisi per kapita sebanding dengan emisi negara-negara berkembang besar lain dan lebih rendah daripada emisi negara-negara maju.
Sebagian besar emisi GRK Indonesia berasal dari sumber-sumber berbasis lahan, yang diikuti
oleh energi. Penggundulan dan kebakaran hutan menyumbang sekitar 42 persen dari total emisi antara tahun 2000-2020.³ Kegiatan pertanian dan kehutanan seperti pengambilan kayu dan budidaya sawit merupakan penyebab signifikan penggundulan hutan, meskipun aksi-aksi kebijakan telah secara signifikan mengurangi dampaknya dalam beberapa tahun terakhir. Pasokan energi primer (yaitu batubara, minyak, dan gas bumi) merupakan sumber emisi terbesar kedua, yang menyumbang sekitar 39 persen emisi antara tahun 2000-2020. Sekitar 93 persen pasokan energi primer berasal dari bahan bakar fosil, yaitu batubara (43 persen), minyak bumi (31 persen), dan gas bumi (19 persen), dan porsi batubara untuk pembangkit tenaga listrik semakin meningkat selama periode ini.
Selain emisi, Indonesia rentan terhadap guncangan iklim. Antara tahun 1990-2021, Indonesia mengalami lebih dari 300 kali bencana alam—termasuk 200 peristiwa banjir yang berdampak terhadap lebih dari 11 juta penduduk. Bencana alam yang berkaitan dengan iklim mencapai kira-kira 70 persen dari total, dan frekuensinya terus meningkat. Kecenderungan ini diperkirakan akan berlanjut. Naiknya suhu permukaan air laut disebabkan oleh siklon tropis yang semakin parah, sementara curah hujan yang lebih deras akan semakin memperburuk banjir dan tanah longsor. Peristiwa El Niño yang lebih sering berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran, dan pasokan air. Oleh karena itu, langkah-langkah adaptasi yang penting seperti pembentukan dana bersama untuk mengurangi risiko bencana (disaster risk pooling fund) diambil sebagai respon.
Indonesia telah membuat komitmen dan kemajuan penting dalam menangani tantangan-tantangan tersebut. Di sektor hutan dan tata guna lahan, penggundulan hutan telah berkurang dari rata-rata 1,08 juta hektar (ha) per tahun antara tahun 2000- 2007 menjadi rata-rata 0,11 juta ha per tahun pada tahun 2019-2022, angka terendah sejak tahun 1990.
Meskipun kebijakan spesifik-sektor untuk mitigasi dibutuhkan, akan sangat efektif jika kebijakan tersebut dilengkapi dengan kebijakan pendukung di bidang fiskal, keuangan, dan perdagangan. Kerangka fiskal dapat digunakan untuk mengatasi kegagalan pasar dalam kegiatan mitigasi dan adaptasi, meningkatkan pendapatan, dan menyediakan dana penyangga selama pelaksanaan transisi rendah karbon dan tahan iklim..
Kerangka fiskal dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan menekan penggunaan bahan bakar fosil. Insentif untuk penggunaan bahan bakar fosil merupakan sebagian fungsi pajak dan subsidi. Meskipun masih relatif tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara sejawat, dukungan untuk penggunaan bahan bakar fosil sebagai nisbah dari pendapatan pajak di Indonesia telah berkurang, dengan penurunan tajam pada tahun 2015. Ada peluang untuk pengurangan dukungan penggunaan bahan bakar fosil lebih lanjut, yang akan menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan menjadi bantuan sosial masyarakat miskin tepat sasaran dan memperbaiki posisi anggaran belanja. Hal ini terlihat jelas dalam penyesuaian harga bahan bakar minyak tahun 2022.
Kebijakan perdagangan dapat digunakan untuk menurunkan biaya aksi iklim. Indonesia menerapkan tarif impor rata-rata yang rendah atas barang dan teknologi hijau. Akan tetapi, langkah-langkah non-tarif (NTMs) menyebabkan biaya yang signifikan, setara dengan tarif rata-rata 20 persen.
Aksi iklim, seperti yang dianalisis melalui pemodelan ekuilibrium umum yang dapat dihitung (computable general equilibrium—CGE), dapat mengurangi emisi GRK dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Pemodelan yang disajikan dalam IEP ini mengeksplorasi tiga skenario peningkatan ambisi iklim. yaitu: skenario pengalihan subsidi listrik dan BBM, skenario Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC: Nationally Determined Contribution) dengan kebijakan baru dan pajak karbon, serta skenario NDC+ yang lebih ambisius dengan tarif pajak karbon yang lebih tinggi.
Dengan memanfaatkan kemajuan yang sedang berlangsung, laporan ini menyampaikan pilihan- pilhan untuk memajukan transisi hijau di Indonesia. Laporan IEP ini berfokus pada ‘penggerak’ (enabler) kebijakan fiskal, keuangan, dan perdagangan, yang menurut hasil analisis, memberikan peluang penting untuk mewujudkan sinergi antara aksi iklim dan pertumbuhan.
Patut diperhatikan bahwa daftar pilihan kebijakan ini bersifat sebagian, dan Laporan CCDR Indonesia memberikan pilihan-pilihan tambahan yang meliputi reformasi sektoral serta langkah-langkah adaptasi. Pilihan-pilihan tersebut mencakup:
1. Mengembangkan peta jalan untuk menyelesaikan reformasi subsidi BBM transportasi.
2. Mengkonversi subsidi harga listrik (PSO PLN) menjadi transfer tunai tepat sasaran.
3. Mengembangkan peta jalan terpadu untuk nilai ekonomi karbon.
4. Mengembangkan panduan lebih lanjut mengenai pendekatan manajemen risiko dan persyaratan keterbukaan informasi bagi bank-bank.
5. Lebih mendorong penggunaan obligasi hijau.
6. Mengkaji dan menyederhanakan langkah- langkah non-tarif (NTMs) atas barang-barang hijau.
7. Melonggarkan persyaratan kandungan lokal (LCR) sampai permintaan dapat menopang skala ekonomi (economies of scale) lokal.
Melalui reformasi-reformasi ini dan reformasi-reformasi lain, Indonesia dapat meningkatkan pendorong dasar produktivitas dan efisiensi sehingga membantu mengurangi biaya jangka pendek penurunan emisi dan adaptasi, serta memperkuat pertumbuhan jangka panjang.
Artikel ini bersumber dari Eksekutif Summary Laporan Bank Dunia Berjudul Prospek Ekonomi Indonesia Edisi Desember 2023.
Baca laporan Prospek Ekonomi Indonesia Edisi Desember 2023 melalui tautan https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospect#1